Serius Kurangi Emisi Karbon, Pemprov Sosialisasikan Input Data Belanja Alokasi Dana FCPF-CF pada Aplikasi SIPD

Pemprov Kaltim mengadakan sosialisasi input data belanja alokasi dana Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Atau program fasilitas kemitraan karbon hutan. Melalui SIPD provinsi hingga kabupaten kota.

Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel, Balikpapan, Senin 3 April 2023. Diikuti para staf OPD Kaltim dan kabupaten kota. Kegiatan ini sebagai bukti keseriusan Pemprov Kaltim, dalam mengurangi emisi karbon di sejumlah kota/ kabupaten.

Diketahui, program pengurangan emisi karbon menjadi program yang getol digaungkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hla tersebut berbarengan dengan program penghijauan di atas lahan tidur di seluruh wilayah Kaltim.

Saat ini, Kaltim sudah berhasil menurunkan emisi karbon sekitar 30 juta ton CO2 equivalent. Yang penilaiannya dilakukan World Bank adalah sebesar 22 juta ton CO2 equivalent.

Tak sampai disitu. Melalui beberapa program dan langkah, Pemprov terus mengembangkan gagasan tersebut di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sub Bidang Anggaran Dua, BPKAD Kaltim, Mirwan mengatakan, kegiatan ini mendapat antusias dari para peserta. Hanya saja, dalam penginputan kali ini ada kendala yang berbeda. Mislanya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Reboisasi (DR) yang telah memiliki mekanisme dari pusat.

“Diharapkan di daerah agar belanja sesuai harapan atas pengelolaan yang dimanfaatkan terhadap penurunan karbon,” terang Mirwan, yang juga Pemeriksa Anggaran Bidang Anggaran BPKAD Kaltim ini.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran yang digunakan untuk FCPF-CF memiliki mekanisme secara bertahap. Di tahap pertama, Kaltim memiliki gelontoran dana sebesar Rp69 milliar. Alokasi ini nantinya dibagi kepada beberapa kabupaten atau kota se Kaltim.

Nah, sosilisasi ini untuk menyelaraskan pengalokasian anggaran ke kebupaten kota tersebut. Setiap kota kabupaten memiliki nilai yang berbeda-beda. “Misalnya, untuk Balikpapan sebesar Rp 3,43 milliar. Tahun ini baru tahap pertama,” jelasnya.

Dia berharap, dari sosialisasi ini para kabupaten kota dapat tetrarah dalam mengalokasikan anggaran tersebut. Lebih dari itu, dapat berdampak pada nilai yang akan dibayar World Bank atau Bank Dunia. “Harapnya ke depan seperti ini, semoga lancar tak ada kendala,” tandasnya.

Diketahui, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik bagian timur yang menerima pembayaran dari Program FCPF-CF. Program ini diimplementasikan di 47 yurisdiksi di seluruh dunia. Program REDD+ dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja ini dapat diimplementasikan menjadi program insentif yang tepat. Sebagai upaya Indonesia memitigasi perubahan iklim, terutama dari sektor Forestry and Other Land Use. (nos/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM