Rencana Pembangunan Kaltim 2024-2026: Membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara

Pemprov Kaltim merampungkan rencana pembangunan 2024-2026. Yang akan jadi landasan program Pj gubernur pasca Isran-Hadi purna tugas. Usung tagline: Membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi akan berakhir masa jabatannya sekitar September tahun ini. Setelah itu provinsi Kaltim akan dipimpin oleh penjabat (Pj) gubernur dari utusan Kemendagri. Sebelum itu, bagi Pemda yang habis masa jabatan kepala daerahnya tahun ini, diminta menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, oleh pemerintah pusat.

Pemprov Kaltim sudah memfinalisasi RPD Kaltim 2024-2026 tersebut. Yang akan dikerjakan oleh Pj. Setelah disesuaikan dengan Rencara Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah.

Hasilnya RPD Kaltim 2024-2026 mengusung tagline pembangunan “Membangun Kalimantan Timur Untuk Nusantara”. Tagline ini jelas berbeda dari pemerintahan Isran-Hadi 2018-2023, yang mengusung tagline “Kalimantan Timur Berdaulat”.

Bagi Isran, tagline tersebut sangat relevan dengan kondisi Kaltim di masa depan. “Ini sebagai spirit bahwa Kalimantan Timur sebagai mitra strategis untuk Ibu Kota Nusantara,” tegasnya, saat rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Menurutnya, konsep tersebut menjadi penegasan. Bahwa Kaltim siap bersinergi sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.

Selain itu, pemprov ke depan juga akan terus berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak kalah pentingnya, Benua Etam dengan segala potensi sumber daya alamnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

“Sesuai pembangunan IKN mengusung kawasan hijau dan kota hutan, future smart forest city,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen menciptakan pemerintahan yang responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Karenanya, di dalam RPD muatannya adalah penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

Percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim, masih menjadi prioritas program pembangunan Kaltim.

Juga peningkatan pemberdayaan gender sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi dan pengambilan keputusan bagi kaum perempuan.

“Di Kaltim ini bebiniannya harat-harat. Di Pemprov aja ada 22 orang yang jadi pejabat eselon satu dan dua. Sekdanya bebini, kepala dinas, kepala badan juga Sekwan juga bebini. Bupati bebini, wakil wali kota, wakil bupati bebini, cuma wali kotanya belum ada. Artinya angka gender kita tinggi,” ungkapnya.

Disisi lain, mantan Bupati Kutai Timur ini pun menegaskan Pemprov terus mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklisif dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Kemudian pemerataan kesejahteraan masyarakat, juga peningkatan kualitas, aksesibilitas dan konektifitas infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar.

Demikian pula diupayakan dan dilakukan peningkatan kualitas air, udara dan lahan dalam rangka menurunkan emisi karbon.

“Kita sudah diakui dunia. Kalau kita mendapat insentif Bank Dunia dan dinikmati bangsa ini, itu berkat kerja keras kita mengelola lingkungan secara arif sehingga mampu menurunkan emisi karbon dan memberi manfaat bagi dunia,” pungkas Isran. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM