DKP3A Kaltim Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan untuk Gerakkan Roda Perekonomian

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sebagaimana disampaikan ungkapkan Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) Kamis (4/11/2021).

Kata dia, kaum perempuan pelaku usaha disebut berperan besar dalam menopang ekonomi di masa pandemi Covid-19. Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakan roda perekonomian di era digital ini. Ditambahkan, perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Sekitar 60 persen dari jumlah UMKM itu dikelola oleh perempuan,” kata Soraya.

Sementara berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2020, lanjut Soraya, jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha kuliner, griya dan fashion. Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia memiliki tantangan, sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Soraya menyampaikan, berdasarkan online data system (ODS), UMKM 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 atau 47,99 persen. Sedangkan UMKM laki-laki 93.574 atau 52,01 persen. “Angka itu masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya pangsa pasar,” paparnya.

Soraya berharap, peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan mendorong pelaku usaha perempuan agar terus berinovasi. Serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender, dan kontruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya di bidang ekonomi sangat berperan, tidak hanya bagi negara, tetapi ketahanan keluarga,” sebut Soraya. (Redaksi KF)