Anggaran Bankeu Kaltim 2023 untuk Pengembangan Pemerintah Desa dan Usaha Masyarakat

Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran Baneku 2023 untuk pengembangan desa dan usaha masyarakat desa. Tercatat Rp50 juta per desa dibantu Pemprov Kaltim untuk 841 desa dan bantuan BUMDes Rp60 juta per unit di masing-masing desa terpilih selama 2023.

Dikutip melalui lama Pemprov Kaltim, selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) 2023 untuk pengembangan pemerintah desa dan usaha masyarakat desa.

Tercatat Rp50 juta per desa dibantu Pemprov Kaltim untuk 841 desa dan bantuan BUMDes Rp60 juta per unit di masing-masing desa terpilih selama 2023.

“Bantuan ini bukan sekedar bantuan. Tetapi, untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi, wajib dikelola dengan baik,” ucap Gubernur Isran Noor, Sabtu 9 September 2023.

Bagi Gubernur Isran, bantuan tersebut merupakan komitmen Pemprov Kaltim selama kepemimpinan dirinya bersama Wagub Hadi Mulyadi.

Bantuan ini bertujuan, agar lebih berdaya guna dan berhasil. Hal ini untuk mendukung misi Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Selain itu, misi Berdaulat ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).

“Insyaallah, bantuan akan ditingkatkan lagi nilaiinya. Semoga, masyarakat desa semakin sejahtera,” pesannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan, bantuan keuangan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

“Bantuan keuangan provinsi diberikan secara merata kepada 841 desa bersifat khusus dalam percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang penggunaannya dapat dipilih sesuai urgensi dan kebutuhan dalam kewenangan desa melalui musyawarah desa,” jelasnya.

Sedangkan untuk bantuan keuangan provinsi yang sifatnya penghargaan untuk penyertaan modal bagi pengembangan usaha diberikan kepada tujuh BUMDes terpilih per kabupaten yang mempunyai manajemen pengelolaan baik.

“Ini semua tidak lain, bentuk kepedulian dan perhatian Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi kepada masyarakat desa. Insyaallah tahun 2024, bantuan akan dinaikkan nilainya,” ungkapnya.

Data DPMPD Kaltim, bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa sebesar Rp50juta/desa, terdiri Paser 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Kartanegara 193 desa, Kutai Timur 139 desa, Kutai Barat 190 desa, Mahakan Ulu 50 desa, dan Penajam Paser Utara 30 desa.

“Total 841 desa dengan alokasi Rp42,05 miliar,” ujarnya.

Sedangkan dana Bumdes Rp60 juta per unit, terdiri Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu masing-masing tujuh unit, dengan total 49 unit.

“Alokasinya mencapai Rp420 juta,” sebutnya. (RW)