SAMARINDA
Biar Tak Bingung Lagi, Pemkot Samarinda Godok Perwali Kriteria Kemiskinan

Pemkot Samarinda tengah menggodok perwali untuk menentukan kriteria kemiskinan. Sebagai panduan, agar tidak lagi bingung apakah suatu keluarga layak dikategorikan miskin atau tidak. Sehingga upaya mengatasi kemiskinan jadi lebih mudah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mencari cara untuk mengatasi kemiskinan di Kota Tepian ini. Karena data angka kemiskinan di Samarinda termasuk cukup tinggi. Namun penanganannya seringkali kurang atau tidak tepat sasaran.
Pemkot sudah seringkali mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan melalui lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, setelah dievaluasi lagi, angkanya malah tidak turun secara signifikan.
Belakangan, Pemkot Samarinda tengah melakukan upaya pemutakhiran dan validasi data kemiskinan. Melalui survey secara langsung yang berlangsung pada September hingga Oktober mendatang. Memverifikasi sebanyak 43-44 ribu rumah tangga.
Untuk kemudian menghasilkan data terbaru, jumlah kemiskinan dan berapa yang harus diatasi. Namun dalam proses survey di lapangan itu, petugas masih merasa kebingungan. Untuk menentukan apakah suatu keluarga dinyatakan atau dikategorikan sebagai miskin atau tidak. Karena tidak ada indikator atau kriteria yang jelas.
Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengungkap, beberpaa OPD di Pemkot tengah menggodok satu Peraturan Wali Kota Samarinda (Perwali) terkait kriteria kemiskinan. Untuk menjadi acuan.
“Kami sedang penyusunan kriteria kemiskinan. Kami sudah menyusun draf perwali, itu berdasarkan kriteria Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik,” jelas lak-laki yang biasa disapa Dayat pada Senin, 25 September 2023.
“Tapi kami tawarkan ke OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, yang sering ngasih bantuan-bantuan. Siapa tahu di sana ada kriteria lain yang bisa kita jadikan acuan untuk memperkaya perwali itu,” lanjutnya.
Dari perwali ini, setiap OPD akan memiliki standar yang sama dalam menetapkan status kemiskinan tadi. Sehingga datanya valid, statusnya jelas, dan setiap OPD dapat mengambil tindakan yang pas dalam upaya pengentasan kemiskinan tadi.
Dayat bilang, sebelumnya belum ada perwali seperti ini. Soal kriteria kemiskinan. Hasil survey di lapangan akan tetap dijadikan acuan, yang kemudian dibedah dan diolah untuk merumuskan kriteria. Sehingga ke depan, penanganan kemiskinan bisa lebih akurat.
Saat ini, tim survey yang bekerja, hasilnya sudah sejauh 35-40%. Ditargetkan akan rampung Oktober mendatang. Sementara itu perwali terus digodok oleh Pemkot Samarinda.
“Makanya kami membuat inisiatif untuk membuat perwali itu secepatnya,” pungkas Dayat. (ens/dra)


-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud