Seno Aji Minta BO IKN Prioritaskan Kontraktor Lokal

Legislator Kaltim Seno Aji meminta pada Badan Otorita IKN. Untuk melibatkan lebih banyak penyedia jasa kontruksi. Tentu tanpa mengesampingkan kualifikasinya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Seminar Nasional dengan tema “Strategi Dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi Di Provinsi Kalimantan Timur”. Yang merupakan gagasan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim. Pada Kamis 26 Oktober kemarin di Balikpapan.

Dalam sambutannya, Seno mengatakan bahwa kehadiran IKN Nusantara. Yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan awal. Idealnya menjadi peluang bagi penyedia jasa kontruksi Kaltim untuk terlibat lebih besar. Sebabnya, proyek IKN cenderung sat set, supaya cepat tuntas.

“Tentu saja progres ini akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja maupun jasa konstruksi yang ada di Kaltim,” kata Seno Aji.

Melihat proyek IKN yang dikerjakan keroyokan, Seno meminta Badan Otorita untuk selalu mengedepankan kontraktor lokal.

“Kaltim ini sudah dipilih oleh Presiden sebagai ibu kota negara. Maka sangat baik apabila Badan Otorita bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal,” lanjutnya.

Kontraktor Lokal Harus Upgrade

Terlepas dari itu, Seno juga berharap agar para pelaku jasa kontruksi di Kaltim juga tidak diam-diam saja. Selain meningkatkan kualifikasi, ia juga berharap mereka segera mengantongi Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan-perusahaan level nasional. Semisal menggandeng BUMN.

“Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim,” ungkapnya.

Politisi Gerindra mengatakan, Kaltim saat ini telah mengesahkan anggaran kurang lebih Rp20,6 triliun untuk tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, total anggaran APBDmencapai Rp25,6 triliun.

“Artinya Kaltim akan sangat banyak sekali pembangunannya. Untuk itu juga diperlukan partisipasi bapak ibu sekalian dalam membangun ibu kota Provinsi Kaltim, dalam hal ini Samarinda dan juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim,” pungkasnya.

Kata Pj Gubernur

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya berpesan kepada pelaku usaha jasa konstruksi agar lebih berperan aktif tidak hanya dalam pembangunan kawasan IKN yang luasnya sekitar 256 ribu hektare, tetapi juga buffer zone atau daerah penyangga, yaitu kabupaten/kota di wilayah Kaltim yang luasnya 12,7 juta hektare.

“Dukungan yang diberikan Kaltim juga harus profesional. Di sinilah peran pelaku usaha jasa konstruksi agar jangan terjadi disparitas yang tinggi antara tetangga sebelah (IKN dan daerah mitra).”

“Belajar dari Jakarta dan wilayah sekitarnya. Artinya kita tetap dorong pembangunan IKN sebagai komitmen nasional. Tetapi kita juga ingin perhatian diberikan kepada daerah-daerah buffer ini.”

“Terutama untuk konektivitas dan konstruksi untuk pelayanan publik, yang harus seimbang dengan konstruksi di IKN. Agar tidak terjadi persoalan sosial di masyarakat sekitar kawasan IKN,” tuturnya sekaligus membuka acara seminar.

Turut hadir dalam seminar nasional tersebut, mewakili kepala Otorita IKN  Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mewakili Menteri PUPR RI Trisasongko Widianto, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono, Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) Manahara Robert Siahaan, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, para pelaku usaha konstruksi, dan mahasiswa perguruan tinggi di Balikpapan. (hms8/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM