DPRD Kaltim Ajak Rapat OPD yang Serapan Anggarannya di Bawah Target 

DPRD Kaltim berencana melakukan rapat koordinasi dengan penanggung jawab 22 OPD yang memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam satu kesempatan mengevaluasi bahwa  terdapat 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk rapor merah. Hal ini dikarenakan capaian serapan anggaran masih di bawah 58 persen. Padahal seharusnya serapan anggaran sampai Oktober ini sudah mencapai 80 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Seno Aji mengungkapkan, rencananya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat raport merah itu.

“Kami atur waktu untuk rapat koordinasi. Jika sebelumnya Pj Gubernur menyoroti OPD yang punya rapor merah,  kami akan mengawasinya.” ungkapnya.

Terlebih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang menjadi fokus utamanya.

“Kami lihat beberapa hari lagi, semoga mereka bisa memperbaiki serapan anggarannya,” jelasnya.

Seno berharap setelah melakukan rapat koordinasi tersebut, para OPD yang mendapat rapor merah dapat meningkatkan kinerja agar serapan anggarannya tidak tertinggal.

Berdasarkan koordinasi dengan beberapa OPD di lingkup Provinsi Kaltim, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh adanya pekerjaan yang belum selesai pembayarannya.

“Kontrak sudah dilakukan, kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan, tapi belum tuntas penagihannya,” katanya

Lebih lanjut, Seno meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat segera melakukan menyelesaikan pembayaran kepada pekerjaan yang telah menyelesaikan agar tidak tertunggak dan menumpuk di akhir tahun.

“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM