SEPUTAR KALTIM
Pj Gubernur Kaltim Tindak Lanjut 7 Arahan Presiden Jokowi

Pj Gubernur Kaltim menindak lanjuti 7 arahan Presiden Jokowi seperti meminta pengendalian inflasi, waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, hingga pemberantasan stunting.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan secara virtual, Sabtu 4 November 2023.
Rakor terkait tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, pada Rakor Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta pada 30 Oktober 2023 lalu.
Tujuh arahan Presiden disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik pada Rakor yang diikuti Sekda Provinisi Kaltim, para asisten, staf/tenaga ahli serta kepala perangkat daerah dilingkup Pemprov Kaltim.
“Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” kata Akmal Malik mengawali sambutannya, dari Jakarta.
Kemudian, dialokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bansos kepada masyarakat. Juga waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino.
Selain itu, sederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
“Kelima dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga,” sambungnya.
Berikutnya, segera selesaikan percikan-percikan politik dalam menyongsong Pilpres dan Pileg tahun 2024.
Ketujuh, lakukan dukungan program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberentasan stunting, dan hilirisasi industri.
“Tujuh arahan Presiden disampaikan guna menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media, sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Dan kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bisa menggiring kita keranah politik,” ungkapnya.
Dirjen Otda Kemendagri itu, juga mengajak para asisten dan perangkat daerah untuk fokus pada tugas-tugas dalam pelayanan publik.
“Banyak hal-hal yang harus kita lakukan kedepan, dan bagaimana melaksanakan program-program disetiap perangkat daerah, sehingga kita bisa mengakselerasi capaian-capaian atau indikator kinerja secara maksimal,” tandasnya.
Selain arahan Presiden Joko Widodo, Akmal Malik juga memaparkan arahan dan atensi menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, terkait urusan strategis yang perlu didiskusikan bersama, serta melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan pelayanan publik.
“Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah berjalan secara harmonis,” harapnya.
Setelah paparan tujuh arahan Presiden Joko Widodo dan atensi Mendagri, Rakor dilanjutkan dengan paparan program dari kepala perangkat daerah, dan diskusi dengan moderator Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat.
Rakor diakhiri penyampaian garis besar (kesimpulan) oleh Sekda Prov Kaltim Sri Wahyuni. (mar/yans/adpimprovkaltim/RW)


-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda