Pembaruan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan

Pj Gubernur Kaltim menggundang seluruh kepala dan perangkat daerah untuk membahas pembaruan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengundang seluruh kepala daerah hingga perangkat daerah serta instansi vertikal dilingkup Pemprov Kalimantan Timur. Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu, 15 November 2023.

Pertemuan tersebut, untuk membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah, perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkup Pemprov Kalimantan Timur.

Pembaruan kebijakan pemerintahan, menurut Pj Gubernur Akmal Malik, merupakan suatu proses perubahan atau peningkatan pada kebijakan-kebijakan yang ada guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Faktor pendorong pembaruan tersebut melibatkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi.

” Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi,” ungkap Pj Gubernur Akmal Malik.

Pembaruan kebijakan pemerintahan harus dikelola dengan cermat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi.

Langkah- langkah tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap relevan, efektif dan mampu memenuhi tuntutan zaman.

Akmal Malik menggambarkan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi dan proses bisnis dengan perbandingan.

“Akmal mengibaratkan jika pimpinan larinya tinggi dibawah harus lebih tinggi, jika forrider lari 80 Km/jam yang dibelakangnya harus 100 km/jam kalo tidak yang tertinggal. Dalam konteks ini, terjadi peningkatan kecepatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” tutur Dirjen Otda Kemendagri ini.

Dalam upaya evaluasi, Pj Gubernur menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan.

Pemilihan indikator kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dianggap penting dalam menentukan sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syirajuddin, yang turut mendampingi Pj Gubernur Kaltim dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal. (tp/pt/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM