Sekda Sri Tekankan Pentingnya Monev dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kaltim

Pimpin rapat Monev RPB, Sekda Sri menjelaskan tentang pentingnya menyatukan dokumen RPB ke dalam RPJPD. Ini tentu saja merupakan strategi penting untuk membangun dengan memperhitungkan potensi kebencanaan.

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka Pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Kegiatan rapat ini berlangsung di Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, pada hari Senin 26 Februari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sri Wahyuni menekankan pentingnya kegiatan Monev dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan bahwa dengan menyatukan dokumen RPB ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), RPB harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sri Wahyuni menyatakan, mengintegrasikan dokumen RPB sebagai bagian dari rencana pembangunan merupakan strategi yang penting untuk membangun dengan memperhitungkan potensi kebencanaan di lokasi yang menjadi fokus pembangunan.

“Ini akan menjadi langkah mitigasi awal, dimana sebelumnya rencana pembangunan lebih mengacu pada data dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” katanya.

Harapannya, kegiatan Monev ini akan membantu mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam RPB dan juga memberikan masukan yang berharga dari peserta rapat.

Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki dokumen RPB untuk periode 2023-2027, sementara Kota Samarinda memiliki dokumen RPB untuk periode 2022-2026.

Menyikapi hal ini, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (BNPB), Zainal Arifin, menjelaskan bahwa Monev dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek.

“Termasuk di antaranya adalah penetapan regulasi RPB, sosialisasi, advokasi, pembimbingan RPB kepada para pihak, pembimbingan RPB dalam perencanaan pembangunan, dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi RPB tahunan,” ujarnya.

Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di wilayahnya serta memastikan bahwa RPB menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. (rw)