Jambore Pengendalian Karlabun Jadi Bukti Nyata Pemantapan Koordinasi

Sebagai bentuk nyata pemantapan koordinasi untuk pengendalian Karlabun di Kaltim, pemerintah menggelar Jambore. Melalui kegiatan Jambore Pengendalian Karlabun ini diharapkan terbangun kesadaran bersama seluruh stakeholder.

Jambore pengendalian kebakaran lahan dan kebun (Karlabun) se-Kalimantan Timur sebagai bukti nyata memantapkan koordinasi dan kebersamaan bagi seluruh pihak terkait dalam pengendalian Karlabun di Benua Etam.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan mencapai 138.865,87 hektar pada tahun 2023.

Sedangkan, Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas di tahun 2023.

“Sementara itu, Kalimantan Timur lahan seluas 1.4406,35 hektar,” sebut Sri Wahyuni saat membuka Jambore Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun se-Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, di Coconut Beach Samboja, Selasa 27 Februari 2024.

Berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penyebab terjadinya Kahutla di Indonesia karena musim kemarau yang berkepanjangan, fenomena El Nino.

“Banyaknya lahan gambut di Kalimantan serta ulah manusia,” tambahnya.

Saat ini sesuai informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan pada 25 Februari lalu, mendeteksi 181 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur.

“Ini menunjukan Kalimantan Timur masih memiliki hotspot atau titik panas api,” ujarnya.

Karena itu, Sekda mengingatkan instansi dan stakeholders terkait tidak boleh lengah dan harus terus waspada untuk menjaga wilayah Kalimantan Timur.

“Terutama adanya pembangunan wilayah IKN di Kalimantan Timur,” katanya.

Menurut Sri, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomis, ekologis, politis, baik pada skala nasional, regional (Asean).

“Secara global seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang beresiko sangat merugikan bagi daerahnya dan negara,” ungkapnya.

Karena itu, melalui kegiatan Jambore Pengendalian Karlabun ini diharapkan terbangun kesadaran bersama seluruh stakeholder.

Utamanya bagi Anggota Brigade Provinsi/Kabupaten/Kota dan Para Anggota Kelompok Tani Peduli API (KTPA).

Juga perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) di Kaltim.

Sekda meminta pihak terkait manfaatkan jambore untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan inovasi dalam upaya pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

“Saya juga berharap peserta dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dapat aktif terlibat dalam kegiatan jambore ini,” pesannya. (rw)