Jokowi Diisukan Jadi Ketua Umum Golkar, Salehuddin: Silakan, Asal Ikuti Aturan

Setelah berpisah dengan PDIP, Jokowi dikabarkan memiliki peluang menjadi ketua umum Partai Golkar. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin bilang, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena Golkar adalah partai terbuka. Namun, ada aturan main partai yang harus diikuti Jokowi sebelum membesut partai ‘Beringin’.

Hampir selesainya Pemilu serentak 2024 sekaligus menandai akan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ia sudah 2 periode memimpin RI, dan ke mana ia akan melanjutkan karier politiknya sedang ramai diwacanakan.

Kembali menjadi ‘petugas partai’ PDIP sepertinya tidak lagi menjadi pilihan. Pasalnya pada Pilpres kali ini, Jokowi secara terbuka ‘membelot’ dari partai yang membesarkan namanya itu. Maka alih-alih pulang ke rumahnya, Jokowi diprediksi akan berlabuh ke partai lain.

Nah, partai yang terdekat dengannya adalah Golkar. Meski di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, partai tersebut masih berjaya di level nasional hingga daerah. Namun bergabungnya eks wali kota Solo bisa mendongkrak perolehan suara mereka pada 2029 kelak. Karena jika berkaca pada Pilpres, pesona Jokowi masih sangat memukau.

Tanggapan Kader Golkar Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin angkat bicara untuk menanggapi isu ini. Dirinya mengaku bahwa isu ini memang sempat berhembus di internal partainya.

“Memang ada isu yang berhembus, termasuk Pak Jokowi bahkan Gibrannya diberikan kesempatan untuk masuk,” ucapnya 19 Maret 2024.

Namun, menurut Salehuddin, ada kecenderungan bahwa kader di daerah akan patuh pada keputusan DPP. Namun Golkar memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Jadi satu-satunya jalan bagi Jokowi masuk ke partai yang identik dengan warna kuning itu, adalah mengikuti mekanismenya.

“Jadi mekanismenya, (mereka) harus melalui mekanisme keorganisasian dari Golkar seperti musyawarah nasional (Munas),” tambahnya.

Melalui munas, Partai Golkar terbuka pada siapapun yang akan maju dan terpilih. Tetapi, kepada siapapun yang akan maju itu harus terlebih dahulu memenuhi kaidah normatif AD/ART.

“Iya silakan saja. Semuanya (bisa jadi ketua) karena Partai Golkar adalah partai terbuka,” ujar Salehuddin di Kantor DPRD.

Namun di balik keterbukaan partai Golkar tadi, Salehuddin mengungkap bahwa mayoritas internal Golkar menginginkan Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin.

“Jadi setiap kepemimpinan per lima tahun dipilih di Munas. Kalau di tahun ini kebetulan di Desember, (Penentuannya di sana)” pungkasnya. (gig/dra)