SEPUTAR KALTIM
Pemuda Muhammadiyah Kaltim Minta Dikti Copot Budi Santosa Dari Jabatan Rektor ITK

Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencopot Budi Santosa Purwokartiko dari jabatannya sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Dalam pernyataan sikapnya, Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Kaltim, Adam Muhammad, menyatakan unggahan status Budi Santosa di media sosial telah mencederai keberagaman di tanah air.
Menurutnya, sebagai seorang profesor terlebih sebagai seorang rektor perguruan tinggi negeri, narasi yang dihadirkan harusnya mempersatukan perbedaan. “Bukan sebaliknya, memecah belah terlebih pada persoalan SARA,” jelasnya.
Adam tak sependapat dengan sangkalan dari rektor ITK yang menganggap bahwa status yang di buatnya tidak ada unsur menjelekkan kelompok tertentu. Adam menilai faktanya secara gamblang narasi yang dibuat dan bisa di baca oleh publik, sangat bermuatan sinisme terhadap kelompok tertentu, khususnya perempuan berjilbab.
“Dalam teori Poskolonialisme, status rektor ITK ini ingin meminggirkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek telah memberikan sanksi kepada Rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko imbas unggahan status rasialisme “manusia gurun”. Sanksi tersebut berupa pemberhentian dari posisi reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Dikti.
Namun menurut PW Pemuda Muhammadiyah sanksi tersebut belum cukup. Ia meminta kepada Dirjen Dikti Kemendikbudristek segera mencopot Budi Santosa sebagai Rektor ITK. “Harus ada tindakan tegas dari Kemendikbudristek untuk memberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai rektor,” pintanya.
Ia pun berharap, ke depan tak ada lagi seorang profesor terlebih menjabat rektor membuat narasi di ruang publik baik langsung maupun tidak langsung, pesan- pesan perpecahan dan bermuatan SARA. “Semoga tidak ada lagi kegaduhan SARA. Mari kedepankan persatuan di tanah air khususnya di Kaltim,” tandasnya. (redaksi)


-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM3 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda