PPU
Bawaslu PPU Ingatkan Peserta Pilkada untuk Tak Lakukan Politik Uang
Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu PPU mengingatkan para peserta Pilkada untuk tidak mlakukan politik uang yang bisa mengakibatkan didiskualifikasi hingga sanksi pidana.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengingatkan peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal didiskualifikasi hingga sanksi pidana apabila terbukti melakukan politik uang.
Ketua Bawaslu PPU, Muhammad Khazin mengatakan peserta pilkada akan didiskualifikasi dari peserta apabila melakukan politik uang yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif atau berkelanjutan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara (tps).
“Sanksi politik uang itu, diskualifikasi jika terbukti terjadi berkelanjutan, terstruktur dan sistematis,” tegasnya.
Ia juga mnambahkan bahwa imbauan ini bukan sekadar formalitas. Nantinya, panitia pengawas pemilu (panwaslu) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang.
“Kami minta larangan politik uang benar-benar ditaati setiap peserta pilkada serta partai yang mengusung dan mendukung calon kepala daerah,” tambahnya.
Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara juga menyatakan siap untuk memproses pelanggaran hingga sanksi pidana terhadap pelaku politik uang pada pilkada yang bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.
“Jadi selain sanksi diskualifikasi, ada sanksi pidana untuk pelaku politik uang apabila terbukti,” ujarnya.
Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa kalau menerima politik uang tidak apa-apa, kata dia lagi, karena peraturan sebelumnya hanya pemberi yang kena sanksi.
Tetapi undang-undang pilkada sekarang, lanjut dia, yang memberi dan menerima sama-sama kena sanksi pidana penjara minimal 36 bulan dengan denda Rp200 juta, dan maksimal 72 bulan dengan denda Rp1 miliar.
Masyarakat diminta dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran politik uang dan pelanggaran pilkada lainnya dengan bukti dan saksi, sehingga proses pilkada dapat berjalan dengan baik dan bisa melahirkan pimpinan yang berintegritas dan bermartabat.
“Pengawasan ketat terhadap tahapan pilkada terus dilakukan bawaslu, terutama nanti pada tahap kampanye harus lebih ketat dikawal dan apabila ada pihak yang menghalangi proses kampanye bisa terkena sanksi,” demikian Muhammad Khazin. (rw)
-
OLAHRAGA4 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA5 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA4 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA5 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA5 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP4 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA5 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

