Finalisasi APBD Jangan Molor, David Rante: Kalau Molor, Seluruh Proses Keuangan akan Terganggu

Pembahasan terkait APBD 2023 perlu segera dilakukan finalisasi. Menurut David Rante hal itu harus dilakukan agar seluruh proses pengelolaan keuangan tidak terganggu.

Finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 akan dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang juga selaku ketua Pansus Raperda APBD Tahun 2023, David Rante.

David menyampaikan hal tersebut selesai rapat yang dihadiri oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi Rabu, 10 Juli 2024.

“Kita besok rencana finalisasi karena memang ada yang kita minta untuk disinkronkan,” ungkap David.

Ia juga mengatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan sinkronisasi dan finalisasi di keesokan harinya pada pukul 10 pagi dan diparipurnakan di pukul 2 siang.

Menurut David, finalisasi ini sangat penting karena tanpa itu, pembahasan APBD perubahan tidak bisa dilaksanakan.

“Kalau ini tidak kita laksanakan, maka untuk bahasan APBD perubahan tidak bisa kita laksanakan. Prosesi yang sudah disiapkan oleh Permendagri ini sudah molor, seharusnya dilaksanakan bulan Juni,” jelasnya.

David menjelaskan bahwa bulan Juni adalah waktu yang ideal untuk realisasi dan prognosis APBD yang kemudian disampaikan ke DPRD.

“Karena di bulan Juni itulah dilaksanakan realisasi dan prognosis untuk disampaikan ke DPRD. Setelah itu dilakukan penyampaian nota pengantar. Yang pertama itu adalah APBD 2025, setelah disampaikan itulah baru perubahan 2024,” terangnya.

Lebih lanjut, David menekankan pentingnya kehadiran pejabat yang relevan dalam finalisasi ini.

“Yang harus hadir dalam kegiatan finalisasi minimal sekretaris, tapi yang menjadi leading sector-nya adalah BPKAD kalau soal keuangan. Jadi harus jelas itu, jangan dicampur-campur,” tegasnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa keterlambatan dalam proses ini bisa berdampak serius pada kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau kita terus molor, maka seluruh proses pengelolaan keuangan kita akan terganggu. Ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Harapannya, pertemuan finalisasi yang direncanakan ini bisa menghasilkan keputusan yang solid dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses selanjutnya.

“Saya harap besok kita bisa menyelesaikan semua dengan baik dan tepat waktu, agar kita bisa melanjutkan pembahasan perubahan APBD tahun 2024 tanpa kendala,” harapnya. (rw)