Kalau Perusda MBS Sulit Dapat Cuan, Akmal Malik: Sewakan Saja Semua Aset ke Swasta

Merespons belum optimalnya pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Perusda milik pemprov. Pj Gubernur Akmal Malik menyarankan PT KTMBS untuk menyewakan asetnya ke swasta. Seperti PTK Kariangau dan Lapangan eks Puskib. Namun setelah melakukan penghitungan komprehensif.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kalimantan Timur Melati Bakti Satya (KTMBS) dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Setelah mendengar pemaparan soal progres dan rencana bisnis dari Dirut PT KTMBS Aji Abidharta Hakim, Akmal meminta perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim itu menghitung ulang berbagai rencana bisnis yang akan dilakukan.

Jika perlu, ia menyarankan agar seluruh aset milik MBS disewakan ke swasta saja.

“Yang penting, terjadi peningkatan untuk penerimaan kas daerah. Kalau unit pemerintah mengelola kurang baik, bisa jadi lebih potensial dikelola oleh swasta. Saya minta coba hitung lagi secara komprehensif, mana opsi yang lebih menguntungkan,” ujarnya, Jumat.

Aset yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan swasta ialah Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan.

Menurut Akmal, MBS harus bisa memetakan pola kerja sama yang paling menguntungkan bagi daerah dan berbanding lurus dengan nilai aset yang dikerjasamakan.

Target Rp11 Miliar Kekecilan

Dengan begitu, kontribusi MBS untuk penerimaan daerah tidak hanya sebesar Rp11 miliar seperti direncanakan tahun ini. Sementara MBS memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun secara keseluruhan.

“Berapa nilai aset MBS keseluruhan? Logika saya bagaimana kalau kita sewakan ke swasta. Coba berapa totalnya kalau disewakan ke swasta? Ini bisnis. Siapa yang bisa kasih besar ke pemerintah, itu yang benar. Kalau dikelola KKT kecil, dikelola MBS lebih kecil, mungkin dikelola swasta bisa jauh lebih besar. Tolong dihitung lagi.”

“Buat komparasi. Dari seluruh aset yang dimiliki, mana yang lebih produktif? Kita kelola sendiri, pihak kedua, atau kita sewakan?” tanya Akmal.

Pj Akmal juga meminta agar MBS lebih tegas terkait kepemilikan lahan mereka, seperti lahan eks Puskib di Balikpapan. Sekalipun persoalan hukum terus berjalan, lahan itu tetaplah milik MBS.

“Kita harus berdaulat di sana. Jangan lemah, itu tanah kita kok,” imbuhnya. (fth)