Hadi Mulyadi Blak-blakan Sebut Program Gratis Pol Tak Rasional, Ingatkan Sistem APBD yang Ketat

Calon Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi memberikan komentarnya atas program Gratis Pol milik paslon Rudy-Seno. Menurutnya, progran itu tidak matang, tidak rasional, dan bukan jawaban atas semua soal.

Pada Debat Publik Pertama Pilkada Kaltim 2024 yang berlangsung pada Rabu malam lalu. Para paslon banyak melontarkan ‘keyword’ andalannya masing-masing.

Dari paslon nomor urut 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi, kerap melontarkan kata ‘Korupsi’ dan ‘Pahamlah Ikam?’. Dua diksi sarkastik yang ditujukan pada lawan politiknya. Sedangkan paslon nomor urut 2 Rudy Mas’ud-Seno Aji sering menyebut ‘APBD’ dan ‘Gratis Pol’. Kata ‘APBD’ merupakan bentuk ketidakpuasan keduanya pada masa pemerintahan Isran-Hadi, disampaikan secara jelas. Dan ‘Gratis Pol’ untuk mempresentasikan program andalan mereka.

Jika menyimak keseluruhan segmen pada debat tersebut, kata ‘Gratis Pol’ diucapkan sebanyak 29 kali. Merata pada setiap sesi berbicara. Rudy dan Seno bahkan tanpa ragu menyebut bahwa ‘Gratis Pol’ adalah solusi bagi banyak persoalan di Kaltim.

Pada sesi terakhir, Hadi Mulyadi menanyakan pada paslon 02 bagaimana teknis pengusulan anggaran untuk sub program ‘Gratis Pol’, yakni memberangkatkan marbot masjid ke Tanah Suci.

Hadi tampak berjudi dengan pertanyaan itu. Kalau paslon 02 dapat menerangkan, tentu pertanyaannya membuat masyarakat akan berpihak pada lawannya. Tapi jika tidak, pertanyaan itu seperti jebakan batman untuk paslon 02.

Dan benar saja, pada 2 kali waktu berbicara, Seno Aji dan Rudy Mas’ud gagal merincikan program tersebut. Hal itu semakin meyakinkan Hadi Mulyadi bahwa program ‘Gratis Pol’ memang belum matang sebelum diluncurkan secara masif.

Gratis Pol Belum Matang

Di sesi konferensi pers pascadebat, Hadi Mulyadi menyimpulkan bahwa program unggulan 02 belum terencana dengan baik. Dan bukan jawaban dari semua persoalan di Kaltim.

“Dari diskusi tadi, saya berkesimpulan ternyata program Gratis Pol itu belum terencana dengan baik. Makanya baru saya beri pertanyaan soal haji dan umroh, indikatornya baru mau dibuat. Artinya semua tidak terencana dengan baik,” kata Hadi.

“Kalau soal pribadi, janganlah dibanding-bandingkan. Antara Pak Rudi dan Pak Isran sama-sama juragan. Kalau dibandingkan dengan Hadi Mulyadi ah itu beda sudah,” sambungnya setengah berkelakar.

Tak Bisa Asal Gratis

Calon petahana ini mengingatkan kepada pemilik program Gratis Pol terkait sistem APBD yang ketat. Dan tidak bisa asal-asalan dalam menggunakan anggaran. Apalagi kalau untuk hal yang tidak bermanfaat.

Bukan berarti tidak ada yang bisa gratis. Bagi Hadi, ada beberapa hal yang bisa gratis, tapi tidak bisa semuanya. Dan harus terukur, dari anggaran dan juga jumlah penerima. Sehingga tidak asal semua gratis. Menurutnya mustahil.

Misalnya, jelas Hadi, yang bisa gratis, jaminan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah memberi premi dan masyarakat mendapatkan santunan kecelakaan, kesehatan, kematian dan hari tua. Terutama kepada para honorer.

“Ada yang gratis tapi terukur tidak mungkin semuanya. Semua yang dikatakan tadi, nggak mungkin.”

Alasan di balik tidak mungkinnya serba gratis, kata Hadi, sebab penggunaan APBD harus dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Misalnya mandatori untuk pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi harus dialokasikan kepada sektor-sektor lain di Kaltim. Misalnya pembangunan, pertanian, dan berbagai isu lainnya di Kaltim. Utamanya infrastruktur yang begitu luas dan masih jadi PR sampai saat ini.

“Belum infrastruktur kita yang terlalu luas. Sehingga yang penting itu progresnya positif. Kita tidak ingin membodohi masyarakat semua serba gratis. Semua persoalan solusinya Gratis Pol,” kata Hadi.

Terkait SILPA yang terjadi pada masa pemerintahannya di periode lalu, di mana masalah ini beberapa kali disindir oleh paslon 02. Politisi Gelora menjelaskan bahwa pada 2023 lalu, serapannya adalah 93 persen. Ia menilai itu sudah cukup bagus.

“Jangan lihat nilainya tapi persentasenya. Bahwa ada SILPA itu wajar. Karena ada anggaran yang datang di pertengahan tahun. Sehingga tidak terserap dengan besar,” pungkasnya. (ens/fth)