Isran Noor Ungkap Alasan Tak Bertanya pada Rudy-Seno di Debat Pilkada

Pada Debat Perdana Pilkada Kaltim lalu, Calon Gubernur Kaltim Isran Noor mendapat kesempatan bertanya pada paslon 02. Tapi dia tak menggunakannya, malah bertanya, “Pahamlah ikam?” yang sempat membuat semua orang kebingungan. Ternyata dia punya alasan tersendiri melakukan itu.

Debat Publik Perdana Cagub dan Cawagub Kaltim yang berlangsung Rabu lalu menjadi kesempatan para paslon untuk mempublikasikan visi misinya secara langsung di hadapan publik. Selain itu, paslon juga harus menjawab pertanyaan dari panelis, dan memiliki sesi saling bertanya antarpaslon.

Ada kejadian menarik ketika Cagub 01 Isran Noor mendapat kesempatan bertanya pada paslon 02. Setelah dipersilakan oleh moderator, Isran hanya nyeletuk, “Pahamlah ikam?”

Suasana debat sempat membingungkan beberapa detik. Semua orang menunggu kalimat lanjutan eks gubernur Kaltim periode lalu itu.

Namun Isran hanya mengangguk-angguk. Tak lama ia berucap, “Itu saja pertanyaannya.”

Kini situasinya jadi lebih membingungkan. Memang itu kalimat tanya, tapi tidak ada konteksnya.

“Masih ada waktu, Bapak.”

“Masih ada waktu 48 detik,” ucap moderator, berharap Isran memakai waktunya sesuai ketentuan.

Tersisa waktu 43 detik, moderator kembali berbicara. “Ada yang mau ditambahkan, silakan.”

Cawagub Hadi Mulyadi membuat gestur menunjuk diri sendiri. Seolah bertanya, “Apa boleh saya yang bertanya?” Setelah mendapat lampu hijau, Hadi akhirnya menanyakan peran Rudy Mas’ud dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Penjelasan Isran

Usai debat, setiap paslon masih harus menjalani sesi konferensi pers. Awak media pun menanyai bagaimana tanggapan Isran soal debat itu. Dan kenapa dia tidak bertanya apapun pada Rudy-Seno.

Isran Noor menjawab, bahwa jalannya debat cukup santai. Soal siapa yang lebih unggul, dia meminta masyarakat menjadi wasitnya.

“(Debat) Jalan ya jalan biasa aja. Cuma kan waktunya kan terbatas.”

“Kalau saya bertanya pada mereka (Rudy-Seno) yang belum berpengalaman kan kasihan. Kalau mereka bertanya tentang apa yang kami kerjakan itu wajar. Tapi mereka kan belum berpengalaman,” imbuhnya.  

Gratis Pol Tak Rasional

Di tempat yang sama, Cawagub Hadi Mulyadi ikut berbicara. Ia menyoroti soal program Gratis Pol yang diusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Katanya, program tersebut kurang realistis dan tampak seperti belum diperhitungkan secara matang.

“Dari diskusi tadi, saya berkesimpulan ternyata program Gratis Pol itu belum terencana dengan baik. Makanya baru saya beri pertanyaan soal haji dan umroh, indikatornya baru mau dibuat. Artinya semua tidak terencana dengan baik,” kata Hadi.

“Kalau soal pribadi, janganlah dibanding-bandingkan. Antara Pak Rudi dan Pak Isran sama-sama juragan. Kalau dibandingkan dengan Hadi Mulyadi ah itu beda sudah,” sambungnya setengah berkelakar.

Tak Bisa Asal Gratis

Calon petahana ini mengingatkan kepada pemilik program Gratis Pol terkait sistem APBD yang ketat. Dan tidak bisa asal-asalan dalam menggunakan anggaran. Apalagi kalau untuk hal yang tidak bermanfaat.

Bukan berarti tidak ada yang bisa gratis. Bagi Hadi, ada beberapa hal yang bisa gratis, tapi tidak bisa semuanya. Dan harus terukur, dari anggaran dan juga jumlah penerima. Sehingga tidak asal semua gratis. Menurutnya mustahil.

Misalnya, jelas Hadi, yang bisa gratis, jaminan BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah memberi premi dan masyarakat mendapatkan santunan kecelakaan, kesehatan, kematian dan hari tua. Terutama kepada para honorer.

“Ada yang gratis tapi terukur tidak mungkin semuanya. Semua yang dikatakan tadi, nggak mungkin.”

Alasan di balik tidak mungkinnya serba gratis, kata Hadi, sebab penggunaan APBD harus dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Misalnya mandatori untuk pendidikan dan kesehatan.

Belum lagi harus dialokasikan kepada sektor-sektor lain di Kaltim. Misalnya pembangunan, pertanian, dan berbagai isu lainnya di Kaltim. Utamanya infrastruktur yang begitu luas dan masih jadi PR sampai saat ini.

“Belum infrastruktur kita yang terlalu luas. Sehingga yang penting itu progresnya positif. Kita tidak ingin membodohi masyarakat semua serba gratis. Semua persoalan solusinya Gratis Pol,” kata Hadi.

Terkait SILPA yang terjadi pada masa pemerintahannya di periode lalu, di mana masalah ini beberapa kali disindir oleh paslon 02. Politisi Gelora menjelaskan bahwa pada 2023 lalu, serapannya adalah 93 persen. Ia menilai itu sudah cukup bagus.

“Jangan lihat nilainya tapi persentasenya. Bahwa ada SILPA itu wajar. Karena ada anggaran yang datang di pertengahan tahun. Sehingga tidak terserap dengan besar,” pungkasnya. (ens/fth)