Puluhan Ribu Orang Tolak Pemindahan IKN, Isran: Masih Ada 277 Juta yang Setuju

Masih adanya sejumlah pihak yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim ditanggapi Gubernur Isran Noor. Dia tidak menampik fakta tersebut.

“Saya baru dua minggu lalu dihubungi seorang tokoh nasional. Dia bilang ada 25 ribu orang menolak ibu kota negara pindah,” kata Isran di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/6/2022), di hadapan ratusan pengusaha tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).

Dia menegaskan masih ada 277 juta lebih warga bangsa ini yang setuju dan mendukung pemindahan ibu kota negara, atau sekarang Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya jawab itu ukurannya. Jadi kalau ada yang menolak 25 ribu, tetapi masih ada yang jumlahnya lebih besar menerima bahkan mendukungnya,” tegasnya.

Orang nomor satu Benua Etam ini pun menjelaskan urusan pemindahan ibu kota negara itu, bukan urusan ecek-ecek, tapi sebuah big legacy. “Sebuah legacy besar seorang kepala negara,” sambungnya.

Tiga pemimpin besar (presiden) bangsa ini ungkapnya, sudah ingin memindahkan ibu kota negara, namun tidak terwujud. “Dan bisa terwujud di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini kan luar biasa,” ujarnya.

Menurut dia, apresiasi besar seluruh anak bangsa patut diberikan kepada Presiden Jokowi serta dukung penuh dalam pembangunan dan pengembangan IKN ke depannya.

“Bukan karena Kaltim yang dipilih, terus saya membangga-banggakan Bapak Jokowi,” kilahnya.

Tetapi jelasnya, bagaimana dampak dari sebuah legacy besar seorang kepala negara akan membangkitkan peradaban dan sentra-sentra baru ekonomi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia.

Baginya, ibu kota negara RI pindah dan sudah ada undang-undangnya, Berarti, tanbahnya, Presiden Jokowi telah mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa ini.

Karenanya, IKN bukan semata kepentingan Kaltim, tetapi seluruh provinsi di Republik Indonesia. Keberadaannya bukan saja milik bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa di dunia.

“Itulah esensi perpindahan dan keberadaan IKN di Kaltim,” ungkapnya.

Tidak kalah pentingnya, beber mantan Bupati Kutai Timur ini bahwa IKN akan dibangun dalam sebuah sistem yang modern, sustainable (berkelanjutan), green, smart dan berwawasan lingkungan.

“Pastinya untuk kepentingan dan kebaikan bangsa serta seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Isran. (redaksi)