Ketua DPRD Kaltim Pastikan Respons Aspirasi Mahasiswa Tolak Kampus Kelola Tambang, Tapi Keputusan Tetap di Pusat

Di waktu berbeda, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan akan merespons aspirasi mahasiswa dalam aksi menolak kampus kelola tambang. Namun, keputusan tetap berada di Pusat.

Pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci. Mereka menuntut penolakan atas pembahasan UU Minerba.

Sebagai informasi, Undang-Undang Minerba tengah dalam pembahasan di ranah pusat. Baleg DPR RI mengusulkan universitas dan UMKM agar mendapatkan izin untuk mengelola tambang. Menyusul ormas keagamaan yang telah mendapat izin mengelola tambang.

Dalam aksi Kamis lalu, mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan berorasi. Mereka juga ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Kaltim. Meski berhasil memasuki gerbang, mereka tak bertemu dengan satupun dari DPRD.

Massa aksi terpaksa bubar saat waktu menunjukkan lewat dari jam 6 sore. Setelah basah kuyup akibat dipukul mundur oleh aparat kepolisian dengan menggunakan Water Cannon.

Respons Ketua DPRD Kaltim

Pada malam harinya, Ketua DPRD Kaltim Hassanuddin Mas’ud memastikan akan menampung dan melanjutkan aspirasi oleh mahasiswa. Namun keputusan tetap berada di pusat.

“Kami di DPRD hanya bisa menampung dan melanjutkan aspirasi teman-teman mahasiswa tadi. Tapi keputusannya dari pusat.”

“Kalau saya selaku unsur pemerintahan, ya (hanya bisa) ngikutin, tapi kalau secara pribadi saya kurang sreg lah,” kata pria yang akrab disapa Hamas Kamis, 6 Februari 2025.

Menurutnya, isu pertambangan legal di Kaltim sendiri masih menuai banyak persoalan. Mulai dari lubang tambang hingga berbagai persoalan lainnya yang berdampak pada lingkungan. Sehingga Hamas mengaku dirinya satu tujuan dengan mahasiswa.

Hamas bilang, kalau menolak aturan dari pusat, itu tidak bisa. Namun, Ia masih bisa memberi masukan dan saran terkait pembahasan UU minerba, sesuai dengan aspirasi para mahasiswa.

“Pastilah (kami respons), karena kami adalah wakil daerah, semua pasti kami respons, kami tampung. Dan memberi saran ke pusat. Tapi yang memutuskan dari pusat, kami cuma bisa menjalankan.”

Untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, Hamas menyebut membuka peluang pertemuan dan diskusi dengan mahasiswa. Sehingga aspirasi mereka bisa sampai secara langsung. Waktu dan tempatnya perlu diatur lebih lanjut.

“Pertemuan dengan mahasiswa saya kira bisa, kalau kemarin pas kita kunjungan keluar semua, makanya nggak ketemu,” pungkasnya. (ens)