Dewan Kaltim Salehuddin Tegaskan Tolak Kampus Kelola Tambang, Kalau Kerja Sama Masih Oke

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menegaskan dirinya secara pribadi ikut tolak kampus kelola tambang. Namun, kalau dalam bentuk kerja sama masih oke. Misalnya penyerapan tenaga kerja.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengan membahas revisi Undang-Undang Minerba. Mereka memasukkan usulan bahwa kampus mendapatkan izin untuk dapat mengelola sektor pertambangan. Menyusul ormas yang telah mendapatkan izin.

Kabarnya, revisi UU tersebut untuk membantu perguruan tinggi sendiri. Agar pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh mahasiswa setiap semesternya dapat lebih rendah dan tidak menyulitkan mahasiswa.

Namun, pembahasan UU Minerba mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Termasuk di Kaltim. Aliansi dosen dan aliansi mahasiswa dengan tegas melakukan penolakan. Hingga aksi mahasiswa pada Kamis lalu di depan kantor DPRD Kaltim.

Tanggapan Dewan

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengaku secara pribadi menolak dengan tegas adanya revisi UU tersebut. Meski saat ini belum disahkan dalam masih dalam bentuk draf.

“Tapi justru dengan adanya isu ini, kami khawatir perguruan tinggi tidak bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya terutama tridarma perguruan tinggi,” kata Salehuddin belum lama ini.

Salehuddin khawatir, nanti malah muncul konflik interest. Mengingat dunia tambang sangat erat kaitannya dengan proses kepentingan ekonomi. Revisi UU Minerba justru kontradiktif dengan nilai tridarma perguruan tinggi.

Menurutnya, biarkan saja perguruan tinggi agar fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Terlebih kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan level internasional, bahkan se-Asia Tenggara.

“Cukup dengan ormas aja saya pikir. Di level Asia Tenggara pun kami masih tertinggal soal pendidikan,” tambahnya.

“Jangan sampai kepentingan ekonomi mendestruksi penyelenggaran perguruan tinggi kita,” sambung Salehuddin.

Kalau Kerja Sama Masih oke

Meski menolak tegas, Salehuddin tidak menutup peluang kerja sama. Dengan catatan tidak sampai mencampuradukkan antara pendidikan dan ekonomi. Dan bukan perguruan tinggi yang mengelola tambang secara langsung.

“Misal ada program pendidikan dengan program csr-nya, saya malah mendorong itu. Karena itu ada tridarma perguruan tingginya yang masuk.”

“Tapi kalau perguruan tinggi yang mengelola tambang, saya tidak sepakat. Saya sepakat dengan yang teman-teman (mahasiswa) perjuangkan.”

Kerja sama yang memungkinkan, misalnya kata Salehuddin, yaitu jaringan yang memudahkan mahasiswa terserap di dunia kerja. Dengan begitu akan bermanfaat bagi kampus juga mahasiswa.

“Saya sepakat kalau linkmatch, setelah kuliah, bagaimana lulusan langsung berkorelasi dengan dunia kerja. Tridarma perguruan tinggi harus jalan. Masa dia yg mengawasi dia yang menjalankan.”

Bawa Aspirasi ke Pusat

Politisi Demokrat itu menyebut telah megamati respons beragam dari berbagai lini masyarakat. Ia akan membantu menyambungkan aspirasi masyarakat di Kaltim uuntuk sampai ke nasional.

Salehuddin juga ingin agar dunia pendidikan di Indonesia dapat terelamatkan. Menurutnya isu tambang termasuk genting jika dicampur dengan pendidikan tinggi. Fungsi kampus bisa bergeser jauh sekali.

“Kami memiliki kanalisasi aspirasi ke fraksi kami di DPR RI, akan kami sampaikan, menanggapi masukan masyarakat, mahasiswa, dan akademisi,” pungkas Salehuddin. (ens)