SAMARINDA
Evaluasi LKPJ Wali Kota, DPRD Samarinda Bentuk Pansus

Tepat setelah agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2024 resmi diserahkan, kini anggota DPRD Samarinda bergegas membentuk panitia khusus untuk evaluasi.
Sebelumnya, pada Rabu, 26 Maret 2025, LKPJ Wali Kota telah resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2025.
Secara garis besar, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan sejumlah capaian penting dalam kurun waktu setahun terakhir. Termasuk di dalamnya peningkatan realisasi pendapatan, indeks pembangunan manusia yang konstan naik, hingga pertumbuhan ekonomi yang alami tren positif.
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda Anggaran Tahun 2024, Deni Hakim Anwar menjelaskan pansus yang akan ia pimpin akan fokus melakukan peninjauan atas segala capaian dalam LKPJ.
“Yang kita bedah adalah bahwa bagaimana capaian-capaian ini sesuai tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah inilah nanti tugas pansus untuk menelaah lebih dalam lagi artinya melakukan pembahasan dan juga melakukan tinjauan-tinjauan terhadap update dari capaian dari pemerintah kota,” jelas Deni.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD wajib melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah diterima.
“Di bulan-bulan ini kan sebenarnya banyak hari libur, jadi tadi disepakati bahwa masa kerja pansus LKPJ terhitung 30 hari. Nah itu artinya sampai dengan tanggal 22 Mei mendatang.”
Namun, Deni menekankan pihaknya akan berupaya untuk memadatkan kinerja pansus agar hasil yang diperoleh dapat efisien secara waktu.
“Kita ingin bisa lebih cepat mengefektifkan waktu, terus memadatkan hasil daripada kinerja kita, mungkin bisa lebih cepat untuk kita melakukan laporan-laporan pansus terbaru. Menurut saya itu yang terpenting.”
Terakhir, Deni menginformasikan pihaknya akan memulai proses evaluasi usai lebaran. “Mungkin setelah Lebaran lah karena waktunya mepet ini. Kita mau adakan rapat besok juga waktunya sangat mepet sekali.” (nkh/sty)

-
BALIKPAPAN5 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA3 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
NUSANTARA5 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan