Sri Wahyuni Buka Rakor Kominfo se-Kaltim, Tekankan Akselerasi Internet Gratis Meski Tanpa Listrik

Program “Internet Desa Gratis” jadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim. Di tengah tantangan wilayah blankspot dan desa tanpa listrik, akses internet tak boleh menunggu aliran listrik masuk.

Rakor dibuka Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Ballroom Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis 15 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyoroti permasalahan keterbatasan akses internet dan listrik yang masih dialami sejumlah desa di Kalimantan Timur.

“Jangankan soal internet, masih ada 58 desa yang belum teraliri listrik,” ungkapnya.

Namun ia menekankan, kondisi tersebut tak boleh menjadi alasan untuk membiarkan desa-desa tertinggal dalam hal informasi.

“Apakah kita harus menunggu listrik dulu baru bisa mengenal dunia luar? Tentu tidak. Mereka tetap harus diberi akses untuk berkembang dan mengetahui perkembangan zaman,” tegas Sri.

Sebagai solusi, pemerintah akan mengandalkan jaringan Fiber Optic untuk wilayah yang memungkinkan, dan memanfaatkan tenaga surya di daerah yang belum terjangkau kabel.

Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya akses internet dan mempercepat transformasi digital di desa-desa terpencil.

Rakor ini juga bertujuan mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul selama implementasi program, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sri Wahyuni meminta dukungan penuh dari Diskominfo kabupaten dan kota.

“Kami berharap program ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyatakan komitmen Kukar dalam mendorong pemerintahan berbasis teknologi informasi.

“Kami percaya konektivitas adalah fondasi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan layanan publik yang transparan serta akuntabel,” kata Dafip.

Ia menambahkan, internet bukan lagi kebutuhan teknis, melainkan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Meski menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat, Pemkab Kukar berkomitmen terus mendorong perluasan infrastruktur digital hingga ke pelosok. Dafip pun berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan swasta, dapat mempercepat akselerasi transformasi digital di daerah. (Prb/ty/portalkaltim/sty)