Pemerintah Fokuskan Komunikasi Publik Juni 2025 pada Penanganan TBC

Pemerintah pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Setting Komunikasi Pemerintah, dengan penanganan Tuberkulosis (TBC) sebagai fokus utama untuk Juni 2025. Rapat ini merupakan inisiatif Kantor Komunikasi Kepresidenan dan menjadi pertemuan kedua setelah edisi perdana pada Mei lalu.

Dalam rapat yang digelar secara daring pada Rabu 28 Mei 2025, pemerintah menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sinergis antara pusat dan daerah terkait isu TBC. Penyakit menular ini masih menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia, dengan lebih dari satu juta kasus baru setiap tahun.

Tenaga Ahli Utama PCO sekaligus Penanggung Jawab Agenda Setting Pemerintah, Chacha Annisa, menegaskan bahwa narasi penanganan TBC harus menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan di daerah.

“Pemerintah daerah berperan penting dalam menggaungkan urgensi penanganan TBC kepada masyarakat. Melalui agenda setting ini, kita ingin membangun satu narasi bersama: Punahkan TBC, Temukan dan Obati Sebelum Menyesal,” ujar Chacha.

Program “Desa/Kelurahan Siaga TBC”

Albenna Reevo, perwakilan PCO lainnya, memaparkan program komunikasi publik bertajuk “Desa/Kelurahan Siaga TBC”. Program ini merupakan bagian dari strategi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penanganan kasus, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di tiap kabupaten.

Pendekatan berbasis desa dan kelurahan diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan serta memutus mata rantai penularan TBC.

Data WHO Jadi Peringatan Keras

Menurut laporan WHO tahun 2023, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC baru, yaitu 1,09 juta kasus per tahun. Sekitar 125 ribu orang meninggal akibat TBC setiap tahunnya.

Fakta ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memprioritaskan kampanye komunikasi publik terkait penanganan TBC. Pesan utama yang diusung adalah “Punahkan TBC: Temukan dan Obati Sebelum Menyesal”, yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat agar aktif melakukan deteksi dan pengobatan sejak dini.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala Biro, Kepala Dinas Kominfo, serta pejabat kehumasan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. (KRV/pt/portalkaltim/sty)