Rusmadi Wongso: Program GratisPol Bukan Sekadar Gratis, Tapi Investasi SDM Masa Depan

Menanggapi kritik dan keraguan publik terhadap program GratisPol, mantan Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rusmadi Wongso, menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar soal biaya gratis, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun SDM Kaltim yang unggul.

“Ini bukan sekadar soal gratis, tetapi merupakan bagian dari subsistem pembangunan jangka panjang Kaltim yang lebih baik,” ujar Rusmadi dalam sebuah forum diskusi di Amphitheater Teras Samarinda, Jl. Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu, Senin, 30 Juni 2025.

Rusmadi merespons komentar warganet yang menyebut program GratisPol hanya bersifat diskon, bukan benar-benar gratis. Ia menegaskan bahwa implementasi tahap awal program ini memang baru mencakup mahasiswa baru, namun semangatnya adalah memberikan akses pendidikan menyeluruh.

“Kepemimpinan Rudy-Seno menunjukkan keberanian sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang memulai bantuan pendidikan secara menyeluruh,” tambahnya.

Esensi GratisPol dan Tujuan Jangka Panjang

Menurut Rusmadi, esensi dari GratisPol adalah menjadikan pendidikan sebagai kunci pembangunan masa depan Kalimantan Timur.

“Hanya melalui pendidikan kita dapat mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia untuk membawa Kaltim ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa implementasi kebijakan baru tentu tidak mudah dan membutuhkan evaluasi bersama masyarakat agar terus berkembang dan tepat sasaran.

GratisPol, lanjut Rusmadi, merupakan respons terhadap tantangan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti ketergantungan Kaltim pada sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan seperti batubara dan migas, yang bisa habis sewaktu-waktu.

“Dulu kita pernah bergantung pada kayu, lalu beralih ke hilirisasi plywood saat bahan bakunya habis. Kini kita harus hindari pola yang sama terhadap batubara dan migas,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDM unggul, mencontohkan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang berhasil tumbuh melalui industri berbasis tenaga kerja, bukan SDA.

“GratisPol pendidikan adalah fondasi untuk membangun SDM yang mampu mengelola SDA secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah,” ungkapnya.

Pembubaran Tim Transisi dan Peran Akademisi

Terkait pembubaran Tim Transisi yang dipimpinnya, Rusmadi menjelaskan bahwa masa tugas tim memang telah selesai secara wajar setelah 100 hari kerja, tepatnya pada 30 Mei 2025.

“Pembentukan dan pembubaran tim adalah kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tugas kami membantu merumuskan langkah awal implementasi janji politik, terutama GratisPol, kini telah tuntas,” jelasnya.

Sebagai akademisi dan mantan pejabat Bappeda Kaltim selama tujuh tahun, Rusmadi menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam memastikan program GratisPol berbasis data dan evaluasi mendalam. Ia menyebut ada tiga aspek penting yang harus dijaga:

1. Akses: Memastikan semua anak dapat bersekolah, termasuk dengan menyediakan solusi seperti asrama bagi daerah terpencil.
2. Mutu: Menjaga dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan penerima manfaat.
3. Keadilan: Menjamin program menyasar kelompok yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang mampu.

Saat ditanya tentang kemungkinan bergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Rusmadi menyatakan hal tersebut merupakan wewenang kepala daerah. Namun, sebagai pendidik, ia siap memberikan pemikiran dan kontribusi konstruktif.

“Kalau ada yang menganggap program ini tidak masuk akal, maka berikanlah alternatif solusinya. Memberikan kebebasan dari beban pendidikan bagi masyarakat di tengah disparitas sosial-ekonomi tentu bukan perkara sederhana,” pungkasnya.

Dengan penduduk sekitar 4,1 juta jiwa, Rusmadi menekankan bahwa GratisPol adalah ikhtiar besar untuk membangun masa depan Kalimantan Timur secara inklusif dan berkelanjutan. (chanz/sty)