Peluncuran Program Sekolah Rakyat Mundur, Wali Kota Samarinda Segera Cek Lokasi

Peluncuran Sekolah Rakyat di Samarinda resmi ditunda hingga akhir Juli 2025. Ketidaksiapan fasilitas dasar jadi alasan utama, meski pemerintah optimis proyek perintis ini tetap berjalan sesuai semangat awal.

Peluncuran program perintis Sekolah Rakyat di Kota Samarinda yang sebelumnya dijadwalkan pada 14 Juli 2025, dipastikan mundur hingga akhir bulan. Namun, tanggal pasti dimulainya kegiatan belajar mengajar masih belum ditentukan.

Penundaan ini disebabkan oleh ketidaksiapan fasilitas dasar di dua lokasi utama yang telah ditetapkan, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim. Masing-masing lokasi direncanakan menampung 100 siswa, terdiri dari 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA.

Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa meskipun ruang kelas, asrama, dan ruang makan telah ditentukan, sejumlah perabotan penting seperti kasur, meja-kursi belajar, papan tulis, hingga lemari belum tersedia. Renovasi di BPMP saat ini masih berlangsung, difokuskan pada pengecatan dinding dan perbaikan plafon oleh Dinas PUPR Kaltim. Sementara itu, aktivitas renovasi di BPVP belum tampak signifikan.

Tertunda Bersama Puluhan Daerah Lain

Samarinda bukan satu-satunya daerah yang mengalami penundaan. Kota ini termasuk dalam kelompok Tahap 1B bersama 37 daerah perintis lainnya yang menghadapi kendala serupa. Hanya 63 daerah yang masuk Tahap 1A yang akan memulai kegiatan secara serentak pada 14 Juli.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, membenarkan bahwa peluncuran program ditunda hingga akhir Juli.

“Benar, mundur dari 14 Juli ke akhir Juli. Sambil menyelesaikan renovasi bangunan, dilakukan juga perbaikan-perbaikan kecil agar lebih baik,” jelas Asli, Sabtu, 12 Juli 2025.

Ia mengungkapkan bahwa renovasi tergolong ringan dan optimistis selesai tepat waktu. Namun, untuk tanggal masuk siswa masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, tes kesehatan bagi calon siswa tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada 14 Juli.

“Anak-anak akan menjalani tes kesehatan lengkap. Kalau ada yang sakit, akan diobati. Kesehatan mereka menjadi perhatian pemerintah,” tambah Asli.

Respons Wali Kota

Secara terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku belum menerima informasi resmi terkait penundaan.

“Saya belum dapat infonya. Kalau soal ditunda sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, itu sangat teknis,” ucapnya.

Menanggapi kritik soal belum tersedianya perabotan di BPMP dan BPVP, Andi menyebutnya sebagai hal teknis yang tidak akan mengganggu substansi program.

“Kalau dicari-cari kekurangannya, nanti ada pasir menumpuk di depan gedung atau keramik yang bolong dua, pasti ketemu. Memang ada saja orang yang senang mencari kesalahan,” ujarnya.

Andi berencana meninjau langsung lokasi pekan depan dan membuka kemungkinan kerja sama antarinstansi jika diizinkan, termasuk bantuan dari Pemkot untuk melengkapi fasilitas.

“Kalau boleh, kita kerja sama. Tapi intinya, ini hanya masalah teknis saja,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kekurangan di awal adalah hal wajar dalam proyek nasional berskala besar. Pemkot siap meminjamkan fasilitas milik daerah secara sementara untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Fasilitas Pemkot bisa kita geser dulu ke sana sambil mempersiapkan secara sempurna. Namanya juga proses pertama, pasti ada kekurangan. Tapi itu tidak mengurangi makna dan semangat kami menyukseskan program Pak Presiden,” pungkasnya. (chanz/sty)