DPRD Samarinda Dorong Standar Harga dan Subsidi Seragam Sekolah

DPRD Kota Samarinda mengusulkan penetapan standar harga seragam sekolah dan wacana subsidi dari APBD sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah.

Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam menanggapi keluhan masyarakat soal tingginya harga seragam dan atribut sekolah. Isu ini dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV dan Disdikbud pada Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa penetapan harga standar merupakan solusi jangka pendek untuk meredam kekhawatiran orang tua.

“Standarisasi ini diperlukan agar koperasi sekolah dapat menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami menemukan beberapa harga tidak wajar yang perlu segera diatur,” tegas Novan.

Langkah ini diambil menyusul temuan dari survei pasar yang menunjukkan adanya perlengkapan sekolah dijual jauh di atas harga wajar. Misalnya, harga atasan, celana, dan rok panjang bervariasi tergantung bahan, namun tetap harus memiliki batas harga tertinggi yang masuk akal.

Novan menambahkan, persoalan harga seragam bukan hal baru. Namun, tahun ini keluhan meningkat tajam akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang turut mendongkrak harga kebutuhan.

“Kondisi ekonomi yang sulit memaksa keluarga mengeluarkan biaya besar. Wajar jika keluhan semakin banyak,” ujarnya.

Tak hanya seragam, masyarakat juga terbebani oleh biaya tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi yang dibebankan ke siswa.

“Item tambahan non-esensial inilah yang banyak dikeluhkan dan juga perlu dikendalikan,” kata Novan.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mengusulkan agar APBD 2026 mengalokasikan subsidi untuk seragam tertentu seperti batik dan pakaian olahraga yang masih diwajibkan di banyak sekolah.

“Harapannya, beban orang tua siswa dapat berkurang melalui dukungan anggaran daerah,” pungkasnya. (chanz/sty)