Pemprov Kaltim Perkuat Gerakan Antikorupsi, Siapkan Kanal Laporan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diminta aktif menyosialisasikan gerakan antikorupsi hingga ke masyarakat.

Dalam imbauan tersebut, Pemprov Kaltim menyediakan sejumlah kanal resmi untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Kanal tersebut meliputi SP4NLAPOR! melalui lapor.go.id, Whistleblowing System (WBS), website resmi Inspektorat Kaltim di inspektorat.kaltimprov.go.id, surat elektronik ke inspektorat@kaltimprov.go.id, media sosial Instagram @inspektorat_prov.kaltim, serta Tromol Pos 5000.

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan setiap perangkat daerah harus memastikan sosialisasi ini berjalan efektif. Pegawai diimbau menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi atau suap, serta berani melaporkan jika mengetahui adanya dugaan korupsi.

“Setiap perangkat daerah juga perlu mengumumkan kanal pengaduan ini di website resmi mereka agar lebih mudah diakses publik,” jelas Sri Wahyuni.

Selain upaya pencegahan internal, Pemprov Kaltim juga mendorong budaya antikorupsi pada pihak eksternal atau pengguna layanan. Hal ini penting agar masyarakat yakin bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti, sekaligus memastikan pegawai pemerintah bekerja dengan menjunjung tinggi kejujuran serta aturan yang berlaku.

Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap tercipta lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Krv/pt/portalkaltim/sty)