BPKP Kaltim Tekankan Pengawasan Ketat Anggaran Pembangunan Daerah

BPKP Kaltim menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada perencanaan dan penganggaran daerah. Tujuannya agar program pembangunan, terutama yang menyangkut prioritas nasional, dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan prioritas nasional, dapat berjalan efektif dan efisien.

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menjelaskan bahwa BPKP fokus pada sejumlah sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.

“Kami melakukan evaluasi untuk memastikan perencanaan dan penganggaran nantinya bisa efektif dan efisien,” ujar Edy saat menjadi pembicara dalam agenda pengawasan mutu jalan dan investasi jangka panjang, Jumat, 19 September 2025.

Ia mencontohkan adanya praktik ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Misalnya, kegiatan yang berjudul pembangunan jalan ternyata lebih banyak diisi dengan biaya rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi, yang tidak berhubungan langsung dengan output pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil evaluasi, BPKP memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah. Rekomendasi tersebut dapat berupa revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan ke pos belanja yang lebih tepat sasaran.

Dalam pengawasan pembangunan jalan provinsi, Edy menyebut BPKP berperan mendorong Inspektorat Provinsi untuk lebih aktif melakukan pengawasan, baik selama proses pembangunan maupun setelah selesai.

“Dalam pengawasan ada probity audit atau audit kejujuran. Inspektorat dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan saat pelaksanaan pembangunan, dan itu tidak dibatasi,” tegasnya.

Menurut Edy, peran aparat pengawasan intern pemerintah sangat penting untuk memperkuat tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. BPKP terus mendorong agar pemerintah daerah berkomitmen menjamin tercapainya sasaran program prioritas daerah maupun program unggulan Presiden.

Edy menegaskan, penggunaan anggaran APBD untuk sektor infrastruktur, khususnya pembangunan jalan yang porsinya sangat dominan, harus benar-benar dikelola dengan baik.

“Kami meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan agar mematuhi aturan tata kelola dan pengendalian internal. Jika diterapkan dengan baik, tujuan pembangunan akan tercapai, dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (prb/ty/portalkaltim/sty)