Biro Kesra Kaltim Perkuat Pembangunan Desa Lewat Evaluasi Indeks Desa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meneguhkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan desa. Melalui rapat monitoring dan evaluasi, upaya penguatan Indeks Desa menjadi pijakan penting menuju kesejahteraan masyarakat hingga pelosok.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan Indeks Desa di seluruh wilayah Kaltim. Komitmen itu diwujudkan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa, yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin, 3 November 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, DPRD Komisi IV, Bappeda, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Monev ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi capaian pembangunan desa di seluruh wilayah provinsi.

“Permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur berakar dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan. Kita fokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi,” ujar Dasmiah.

Ia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi desa-desa di Kaltim, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, akses terhadap layanan publik, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.

“Masih banyak desa, terutama yang berstatus tertinggal, menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi. Padahal, jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan lainnya,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Dasmiah juga menyoroti kesenjangan layanan pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim termasuk yang terbaik di Indonesia, ketimpangan antara kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan yang harus kita tangani bersama,” tambahnya.

Dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa, Dasmiah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data berbasis Electronic Data Management (EDM).

“Kita perlu memperkuat kemampuan administrasi dan digitalisasi data di desa, karena data inilah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis dan ekologis Kaltim yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan ramah lingkungan, terutama bagi desa yang berada di kawasan gambut dan wilayah dengan akses terbatas.

Lebih lanjut, Dasmiah menjelaskan bahwa kegiatan Monev kali ini memiliki lima tujuan utama:

1. Mengevaluasi status desa berdasarkan kategori — dari sangat tertinggal hingga mandiri;
2. Menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis hasil evaluasi indeks desa;
3. Mengoptimalkan data dan sinkronisasi sistem informasi desa;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang terukur; dan
5. Memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta.

“Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui forum ini, Biro Kesra Kaltim menegaskan langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa — agar kemajuan tidak hanya berhenti di kota, tetapi turut mengakar hingga pelosok bumi etam. (mediamitra/pt/portalkaltim/sty)