Samarinda Menuju Usia 358 Tahun: Menelusuri Jejak Enam Kampung Purba dan Akar Sejarah Kota Mahakam

Menyambut HUT ke-358 Kota Samarinda, simak kembali sejarah panjang ibu kota Kaltim. Mulai dari jejak enam kampung purba abad ke-13 hingga polemik kedatangan rombongan Bugis Wajo yang jadi akar sejarah kota ini.

Tepat pada 21 Januari 2026, Kota Samarinda akan genap berusia 358 tahun. Angka ini merujuk pada momentum historis tahun 1668, ketika rombongan Bugis Wajo mulai membuka lembaran baru di tepian Sungai Mahakam.

Namun, di balik seremonial tahunan ini, sejarah Samarinda sebenarnya membentang jauh lebih dalam, melampaui usia tiga abad tersebut.

Sebagai pusat peradaban di Kalimantan Timur, Samarinda bukan sekadar kota yang tumbuh dari administrasi kolonial, melainkan hasil akulturasi panjang yang melibatkan etnis Kutai, Banjar, hingga Bugis.

Jejak Purba: Enam Kampung di Abad ke-13

Jauh sebelum nama “Samarinda” dikenal secara administratif, kawasan ini sudah menjadi rumah bagi peradaban terorganisir. Merujuk pada naskah Salasilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis Khatib Muhammad Tahir pada 1849, setidaknya terdapat enam perkampungan awal yang sudah eksis sejak abad ke-13.

Keenam wilayah itu adalah Pulau Atas, Karang Asam, Karamumus (Karang Mumus), Luah Bakung (Loa Bakung), Sembuyutan (Sambutan), dan Mangkupelas (Mangkupalas).

Penduduk aslinya adalah Suku Melanti atau Kutai Kuno, yang secara antropologis merupakan bagian dari ras Melayu Muda (Deutro Melayu) yang bermigrasi dari Semenanjung Kra ribuan tahun silam.

Pilar Budaya Banjar dan Akar Identitas

Pengaruh etnis Banjar menjadi elemen krusial dalam pembentukan identitas Samarinda. Sekitar tahun 1565, gelombang migrasi dari Amuntai di bawah pimpinan Aria Manau mulai merambah daratan Kalimantan bagian timur.

Hal ini terpicu oleh posisi Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu berada di bawah otoritas Kerajaan Banjar.

Interaksi yang terjalin selama ratusan tahun inilah yang menjelaskan mengapa bahasa Banjar menjadi bahasa pergaulan dominan hingga hari ini.

Secara historis, keberadaan suku Banjar di Samarinda tidak dipandang sebagai pendatang, mengingat keterikatan geografis dan politik Pulau Kalimantan yang pernah menjadi satu provinsi utuh sebelum tahun 1957.

Polemik 1668 dan Diplomasi Bugis Wajo

Tanggal 21 Januari 1668 yang diperingati sebagai hari jadi kota didasarkan pada kedatangan rombongan Bugis Wajo pimpinan La Mohang Daeng Mangkona.

Mereka merupakan kelompok yang menolak tunduk pada Perjanjian Bongaya pasca-kekalahan Kesultanan Gowa dari Belanda di Sulawesi Selatan.

Meskipun tanggal ini telah menjadi legal melalui Perda Nomor 1 Tahun 1988, catatan sejarah sebenarnya menyuguhkan beberapa versi berbeda:

1. Versi Kesultanan: Mencatat kehadiran pertama rombongan Bugis pada 1708.
2. Versi Lisan: Menyebut migrasi baru terjadi pada 1730-1732 di bawah pimpinan La Maddukkelleng.
3. Versi Akademis: Peneliti C.A. Mees mencatat pemimpin Bugis yang pertama kali mendapat izin dari Raja Kutai adalah Anakoda Tujing, bukan Daeng Mangkona.

Terlepas dari perdebatan tahun, rombongan ini akhirnya menetap di kawasan yang kini terkenal sebagai Samarinda Seberang atas izin Raja Kutai, dengan komitmen membantu pertahanan kerajaan dari serangan musuh.

Filosofi “Sama-Rendah” dan Modernisasi

Nama Samarinda sendiri menyimpan filosofi sosial yang mendalam. Versi yang paling kuat menyebutkan nama ini berasal dari istilah “Sama-Rendah,” merujuk pada deretan rumah rakit penduduk Bugis yang memiliki ketinggian seragam.

Hal ini dianggap sebagai simbol kesetaraan derajat dan tatanan masyarakat yang egaliter.

Transformasi Samarinda menjadi pusat pemerintahan modern mulai menguat pada era kolonial, khususnya setelah statusnya ditetapkan sebagai wilayah Vierkante-Paal pada 1896.

Belanda yang awalnya melirik potensi batu bara di Palaran kemudian memindahkan pusat administrasi ke wilayah kota saat ini pada 1870.

Kini, di usianya yang ke-358, Samarinda telah berevolusi dari sekumpulan kampung terapung menjadi ibu kota yang heterogen. Peringatan hari jadi tahun ini menjadi pengingat bahwa jati diri kota ini terbangun dari keberanian para migran dan kebijakan diplomasi raja-raja terdahulu di sepanjang aliran Mahakam. (ens)