Kecewa Tata Kelola KEK Maloy, Rudy Mas’ud: Jangan Sampai Seperti Ayam Mati di Lumbung Padi

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengkritik keras minimnya fasilitas dasar dan kacaunya operasional pelabuhan di KEK Maloy. Ia menyebut jangan sampai seperti ayam yang mati di lumbung padi.

Statusnya memang mentereng sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), namun kondisi nyata di lapangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) rupanya masih jauh dari kata ideal.

Hal ini memantik reaksi keras dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyoroti langsung sederet masalah fundamental, mulai dari fasilitas dasar yang belum layak jual hingga karut-marutnya tata kelola pelabuhan.

Saat meninjau langsung kawasan tersebut pada Rabu (25/2/2026), Rudy tak menutupi kekecewaannya melihat infrastruktur penunjang perkantoran yang dinilai belum siap menyambut investor.

Ia mendesak pengelola untuk segera membereskan urusan krusial, seperti pendingin ruangan (AC), kelayakan toilet, ketersediaan musala, instalasi air bersih, hingga penerangan kawasan yang masih minim.

“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” sentil gubernur yang akrab disapa Harum tersebut.

Rudy mengingatkan, KEK MBTK bukan sekadar proyek kawasan industri biasa. Kawasan ini memikul target besar sebagai ujung tombak hilirisasi sumber daya alam sekaligus gerbang logistik internasional di Benua Etam.

Ancam Bangun Dermaga Sendiri

Selain urusan fasilitas darat, sorotan paling tajam diarahkan pada operasional dermaga pelabuhan. Rudy menemukan indikasi kekeliruan dalam mekanisme sandar kapal yang tak hanya membahayakan keselamatan pelayaran, tetapi juga berisiko merusak struktur dermaga.

Belum lagi urusan bongkar muat logistik yang dinilai memakan waktu terlalu lama dan tingginya potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di area perairan. Menurutnya, karut-marut birokrasi dan teknis semacam ini adalah musuh utama investasi.

“Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien. Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” ancamnya tegas.

Terkait potensi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang kerap menjadi kambing hitam lambatnya progres KEK, Rudy mengaku tak akan tinggal diam. Ia menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini langsung ke meja Wakil Presiden dan kementerian terkait agar tidak ada lagi kebijakan yang saling mengunci.

Sapu Bersih Pungli

Sebagai penutup evaluasinya, Rudy mewanti-wanti jajaran pengelola kawasan untuk mengubah pola kerja. Menjadi lebih profesional, transparan, dan berpijak pada rencana bisnis yang terukur. Ia juga memberi peringatan keras agar kawasan ekonomi tersebut bersih dari segala bentuk pungutan liar yang meresahkan pelaku usaha.

“Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkas Rudy.

Lewat sentilan keras dan ancaman perombakan ini, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar KEK MBTK bisa segera berbenah. Keluar dari status jalan di tempat, dan bertransformasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Kutai Timur. (ens)