Biaya Rawat Mobil Lama Membengkak, Ketua DPRD Kaltim Ungkap Urgensi Kendaraan Dinas Baru

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sebut biaya perawatan mobil dinas lama sudah membengkak. Pengadaan unit baru Rp8,5 miliar dinilai lebih efisien untuk mobilitas lapangan.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan penjelasan mendalam terkait urgensi pengadaan mobil operasional pimpinan daerah senilai Rp8,5 miliar yang belakangan menuai sorotan.

Menurutnya, pertimbangan utama dari kebijakan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan efisiensi anggaran jangka panjang dan kelayakan operasional.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan dinas yang digunakan saat ini telah berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun. Kondisi fisik kendaraan yang sudah tua mengakibatkan biaya perawatan rutin dan perbaikan di bengkel membengkak secara signifikan setiap tahunnya.

“Kendaraan lama itu lebih sering masuk bengkel. Kalau biaya perawatan lebih mahal dari manfaatnya, tentu harus dievaluasi,” ujar pria yang akrab disapa Hamas tersebut, Selasa (24/2/2026).

Hambatan Kinerja di Lapangan

Faktor teknis kendaraan juga dinilai mulai menghambat produktivitas kerja pemerintah di lapangan. Hamas menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan kedinasan menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Berau dan Kutai Barat, di mana kendaraan operasional sempat mengalami gangguan teknis di tengah jalan.

“Kita pernah perjalanan jauh, mobilnya mogok. Jadi bukan soal mewah atau tidak, tapi soal kelayakan operasional untuk menembus medan yang luas,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendaraan lama yang sudah tidak efisien tersebut tidak dibiarkan begitu saja, melainkan telah melalui mekanisme lelang resmi melalui badan lelang negara dengan melibatkan tim appraisal independen untuk memastikan pengembalian nilai aset ke kas daerah.

Jamin Transparansi Lewat E-Katalog

Terkait besaran anggaran yang mencapai Rp8,5 miliar, Hamas memastikan proses penentuan harga dan pembelian dilakukan secara transparan melalui sistem e-katalog nasional. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya potensi penggelembungan harga (mark-up) serta memastikan spesifikasi kendaraan sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

“Lewat e-katalog supaya harganya jelas dan tidak bisa di-up. Itu bagian dari tata kelola yang harus transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hamas juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski menjabat sebagai saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud, ia menjamin fungsi kontrol legislatif tetap berjalan secara kolektif kolegial tanpa dominasi individu.

“Semua ada aturannya, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Tidak bisa melebihi standar yang ditetapkan karena sudah ada pagunya,” pungkas Hamas. (ens)