Sambut Wajib Belajar 13 Tahun, Balikpapan Perbanyak PAUD Negeri di Kawasan Strategis

Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempercepat pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri sebagai langkah menyambut penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun yang direncanakan mulai berlaku pada 2027 mendatang. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan usia dini sekaligus meningkatkan kualitas layanan belajar bagi anak-anak di Kota Minyak.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jumlah PAUD negeri di Balikpapan dinilai masih belum sebanding dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan jumlah anak usia sekolah yang terus bertambah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pemerintah kota mulai memperkuat infrastruktur pendidikan usia dini melalui pembangunan fasilitas baru di sejumlah kawasan strategis.

“Pemerintah kota mulai memperkuat layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan fasilitas baru agar akses masyarakat terhadap PAUD negeri semakin merata,” ujar Irfan, Rabu (20/5/2026).

Salah satu proyek yang kini tengah berjalan adalah pembangunan TK Pembina 2 Negeri di kawasan Grand City. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD formal negeri, terutama menjelang penerapan kebijakan wajib belajar yang memasukkan pendidikan usia dini ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut Irfan, pengembangan PAUD negeri tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan pola pengasuhan anak di lingkungan pendidikan.

Pemerintah ingin memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung perkembangan karakter sejak usia dini. Sebab, fase usia dini dinilai menjadi periode penting dalam pembentukan kemampuan dasar anak, baik dari sisi sosial, emosional, maupun intelektual.

Karena itu, pemerintah juga mulai menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan metode pembelajaran agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Selain memperluas akses pendidikan, penambahan PAUD negeri diharapkan mampu membantu masyarakat dari sisi pembiayaan. Selama ini, sebagian keluarga masih menghadapi kendala ekonomi untuk mengakses layanan PAUD swasta yang biayanya relatif lebih tinggi.

Pemkot Balikpapan pun membuka peluang pembangunan PAUD negeri di wilayah lain, terutama di kawasan padat penduduk yang dinilai membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan anak usia dini. Saat ini, Disdikbud tengah melakukan pemetaan wilayah guna menentukan lokasi prioritas pembangunan sekolah baru.

Persiapan Balikpapan Hadapi Era Penyangga IKN

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terutama di tengah perkembangan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami ingin memastikan seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan berkualitas,” kata Rahmad.

Ia menilai kesiapan infrastruktur pendidikan harus dilakukan sejak sekarang agar program Wajib Belajar 13 Tahun dapat diterapkan secara maksimal pada 2027 mendatang. Pemerintah juga berharap pemerataan akses pendidikan usia dini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Balikpapan dalam jangka panjang.

Melalui pengembangan PAUD negeri, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang siap bersaing di era pembangunan IKN. (Mi/am)