Antrean BBM di Kaltim, Rudy Mas’ud Sebut Masalah Ada di SPBU

Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut terjadi di tengah pernyataan Pemerintah Provinsi Kaltim yang menyebut ketersediaan BBM secara umum masih mencukupi. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai persoalan antrean lebih berkaitan dengan pelayanan dan distribusi di tingkat SPBU.

Rudy menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/9/2026). Ia mengatakan realisasi kuota BBM bersubsidi bahkan telah mencapai sekitar 10 persen di atas target yang ditetapkan pemerintah.

“Kuota untuk BBM bersubsidi hari ini angkanya sudah mencapai 10 persen, melampaui target yang telah ditentukan oleh pemerintah,” kata Rudy.

Menurut Rudy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa antrean yang terjadi di sejumlah SPBU tidak bisa langsung diartikan sebagai kekurangan stok BBM di tingkat regional.

“Stok sebenarnya cukup. Yang menjadi masalah adalah persoalan di SPBU-SPBU,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul ketika antrean kendaraan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk Balikpapan. Antrean panjang tidak hanya membuat waktu tunggu konsumen bertambah, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Jam Operasional SPBU Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang disoroti Rudy adalah jam operasional SPBU. Ia menilai pelayanan yang tidak berlangsung sepanjang hari dapat membuat konsentrasi konsumen menumpuk pada jam tertentu.

Menurut Rudy, idealnya SPBU dapat memberikan pelayanan selama 24 jam. Namun, ia menyebut masih ada SPBU yang menghentikan pelayanan lebih awal.

“Seharusnya SPBU bisa beroperasi selama 24 jam, tetapi ada yang hanya beroperasi sampai pukul 10 malam,” katanya.

Dengan jam pelayanan yang lebih terbatas, masyarakat yang membutuhkan BBM pada waktu tertentu akan terkonsentrasi di SPBU yang masih beroperasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat antrean terlihat lebih panjang.

Persoalan antrean, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak BBM yang tersedia di wilayah Kaltim. Kapasitas SPBU, jam pelayanan, dan kelancaran distribusi hingga titik pengisian juga menentukan akses masyarakat terhadap BBM.

Sejumlah pemberitaan pada 21 September juga mengutip Rudy mengenai persoalan yang sama, termasuk keterbatasan operasional SPBU dan jumlah fasilitas pengisian di beberapa wilayah.

Balikpapan Dinilai Masih Minim SPBU

Selain jam operasional, Rudy menyoroti jumlah SPBU yang dinilai masih terbatas di sejumlah daerah. Balikpapan menjadi salah satu wilayah yang disebutnya memiliki keterbatasan fasilitas tersebut.

“Memang ada beberapa wilayah seperti Balikpapan yang minim SPBU. Pengusaha SPBU kurang tertarik untuk menjalankan bisnis SPBU,” ujarnya.

Menurut Rudy, minat pelaku usaha untuk membuka SPBU dipengaruhi pertimbangan bisnis. Ia menyebut margin usaha yang relatif tipis serta keterbatasan lahan sebagai dua faktor yang menjadi pertimbangan.

“Pertama, tingkat marginnya tipis. Kedua, arealnya juga sempit, terutama di wilayah Balikpapan,” katanya.

Keterbatasan jumlah SPBU membuat beban pelayanan terkonsentrasi pada fasilitas yang sudah tersedia. Ketika kebutuhan kendaraan meningkat sementara titik pengisian terbatas, antrean dapat terjadi di lokasi tertentu.

Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara ketersediaan stok di tingkat wilayah dengan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM di SPBU. BBM yang tersedia tetap membutuhkan jaringan distribusi dan kapasitas pelayanan yang memadai agar dapat diterima konsumen sesuai kebutuhan.

Balikpapan sendiri memiliki posisi penting dalam sektor energi Kaltim karena menjadi lokasi Kilang Balikpapan. Namun keberadaan fasilitas pengolahan minyak tersebut berada pada bagian berbeda dalam rantai pasok dibandingkan pelayanan langsung kepada konsumen di SPBU.

Karena itu, keberadaan kilang tidak otomatis menghilangkan persoalan antrean pada titik pengisian BBM.

Rudy mengatakan pemerintah daerah terus memantau persoalan distribusi BBM di Kaltim. Menurut dia, pembenahan pelayanan SPBU menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar antrean tidak terkonsentrasi pada waktu dan lokasi tertentu.

Di sisi lain, penambahan SPBU di wilayah yang fasilitasnya masih terbatas juga menjadi persoalan jangka panjang. Realisasinya berkaitan dengan minat investasi, tingkat keuntungan usaha, serta ketersediaan lahan.

Bagi masyarakat, kelancaran memperoleh BBM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga seberapa mudah bahan bakar tersebut diperoleh ketika dibutuhkan.

Pemerintah daerah menyatakan stok BBM secara umum masih mencukupi. Sementara di lapangan, antrean masih terjadi di sejumlah SPBU. Perbedaan kondisi tersebut membuat aspek distribusi, kapasitas pelayanan, dan jam operasional menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan antrean BBM di Kaltim. (Gi/am)