KUKAR
Miliki 822 Posyandu, Kukar Perkuat Dukungan Desa untuk Pencegahan Stunting


Sebanyak 822 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Keberadaan jaringan pelayanan tersebut berkaitan erat dengan upaya pemenuhan gizi bayi dan balita serta pencegahan stunting di tingkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan Posyandu menjadi salah satu sarana yang berkaitan langsung dengan tugas pembinaan instansinya. Hal tersebut turut menjadi perhatian saat dirinya menghadiri Lokakarya Perumusan Bersama Situasi, Prioritas, dan Peluang Penguatan Program Gizi di Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
“Hari ini kami menghadiri lokakarya yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim bersama UNICEF Indonesia sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program gizi lintas sektor,” ungkapnya.
Arianto menjelaskan, DPMD memiliki peran dalam membina Posyandu yang berada di tingkat desa. Peran tersebut membuat instansinya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya dalam mendukung pemantauan pertumbuhan anak dan penanganan persoalan gizi.
“Dinas Kesehatan Provinsi berkolaborasi dengan UNICEF berkaitan dengan program gizi. Kalau dikaitkan dengan DPMD Kukar, kami merupakan pembina Posyandu,” jelas Arianto.
Ia menuturkan, keberadaan Posyandu memungkinkan pelayanan dan edukasi kesehatan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan rutin, orang tua dapat memperoleh informasi mengenai pertumbuhan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Dalam upaya pencegahan stunting, pemantauan pertumbuhan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan secara konsisten. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dapat membantu melihat perkembangan anak, sedangkan hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi masalah perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan tenaga kesehatan.
Selain pelayanan pengukuran, edukasi gizi juga diperlukan untuk membantu keluarga memahami kebutuhan anak sesuai tahapan usianya. Pemenuhan gizi ibu selama kehamilan, pemberian ASI, makanan pendamping ASI yang sesuai, dan pemantauan kesehatan merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan optimal.
Langkah tersebut sejalan dengan perhatian terhadap periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Intervensi pada periode ini penting karena kebutuhan gizi dan kesehatan pada tahap awal kehidupan berkaitan dengan perkembangan anak selanjutnya.
“Bila potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih awal di Posyandu, langkah tindaklanjut oleh tenaga kesehatan dapat lebih cepat dilakukan,” jelasnya.
Menurutnya, keberlangsungan pelayanan Posyandu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah desa, kader, tenaga kesehatan, dan keluarga perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing agar kegiatan pelayanan dapat berjalan secara rutin dan menjangkau masyarakat.
“Posyandu nantinya menjadi sarana dalam penanganan gizi masyarakat, terutama bayi dan balita, yang juga berhubungan dengan stunting,” ujarnya.
Dengan jumlah 822 Posyandu, pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kader menjadi bagian yang perlu terus diperhatikan. Kader yang memiliki pemahaman memadai mengenai pencatatan pertumbuhan dan edukasi kesehatan dapat membantu menyampaikan informasi kepada keluarga serta mendorong pemanfaatan pelayanan secara teratur.
Arianto berharap, masukan dari lokakarya tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas DPMD dalam pembinaan Posyandu. Ia juga menilai penguatan koordinasi lintas sektor penting agar program gizi yang dirumuskan di tingkat provinsi dapat memiliki keterkaitan dengan pelayanan di tingkat kabupaten hingga desa.
Melalui penguatan Posyandu, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan. Pelayanan yang dekat dengan keluarga menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong deteksi dini gangguan pertumbuhan sekaligus memperkuat pencegahan stunting di Kukar.
“Alhamdulillah input yang kita dapatkan dari agenda ini baik, terutama untuk bagian kita dalam berjalannya posyandu di desa,” tutup Arianto. (rk/Adv Diskominfo Kukar)

EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKaltim Masuk 5 Besar Nasional Pembangunan Pariwisata 2026, Unggul di Lingkungan Pendukung
SAMARINDA3 hari agoWarga Samarinda Turun ke Jalan, Desak Karhutla Kaltim Jadi Bencana Nasional
KUKAR3 hari agoPersiapan MTQH XLVI Kaltim Capai 80 Persen, Kukar Siapkan Tahap Pembangunan
OLAHRAGA1 hari agoTujuh Tahun Vakum, CustoMAXI Kembali ke Bali dengan Modifikasi XMAX Berteknologi Canggih
KUKAR4 hari agoKunjungi Lokasi Kebakaran, Bupati Kukar Sebut Pembangunan Kembali Jadi Tahap Lanjutan
NUSANTARA24 jam agoMahasiswa dan Rakyat Kaltim Demo di Kantor Gubernur, Karhutla hingga Dua Tahun Prabowo-Gibran Disorot
KUKAR4 hari agoBupati Kukar Tekankan Pendampingan Anak Korban Kebakaran Loa Ipuh
KUKAR4 hari agoBupati Kukar Arahkan Program Kukar Selaras dengan Agenda Transformasi 2045





