Kukar Andalkan Gerakan Pangan Murah untuk Redam Kenaikan Harga Cabai dan Bawang

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengandalkan gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah untuk menahan dampak kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Intervensi dilakukan melalui subsidi harga agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan strategis dengan biaya lebih terjangkau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Ananias, mengatakan kondisi ketersediaan pangan secara umum masih terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap komoditas yang harganya mudah berfluktuasi akibat perubahan pasokan dan permintaan.

Menurut Ananias, cabai dan bawang memiliki posisi penting dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berbeda dengan sejumlah sayuran yang masih dapat digantikan oleh jenis lain, kedua kelompok komoditas tersebut relatif sulit dipisahkan dari kebutuhan memasak rumah tangga.

“Kalau ada sayuran yang harganya naik, masyarakat masih punya pilihan lain. Tetapi cabai dan bawang ini penggunaannya cukup mendasar, sehingga perubahan harganya perlu kita perhatikan,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).

Persoalan pasokan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang intervensi pemerintah daerah. Sebagian kebutuhan bawang merah dan bawang putih masih bergantung pada pasokan dari luar Kukar. Kondisi itu membuat harga di tingkat konsumen turut dipengaruhi produksi, distribusi, dan perubahan harga di daerah pemasok.

Ananias mengakui ketergantungan tersebut membuat upaya mengendalikan harga tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan di tingkat kabupaten. Pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap komoditas tersebut ketika terjadi gejolak harga.

“Untuk cabai dan bawang, sebagian besar pasokan masih kita datangkan dari luar daerah. Jadi, pengendalian harga tidak sepenuhnya bisa kita tentukan sendiri,” jelasnya.

Salah satu intervensi yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan Kukar ialah gerakan pangan murah dengan melibatkan Perusahaan Daerah PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Program ini memberikan subsidi pada sejumlah bahan pangan, termasuk cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan beras medium dari petani lokal.

Dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP MGRM dimanfaatkan untuk membantu menekan harga jual dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh bahan pangan dengan harga lebih ringan tanpa mengabaikan kualitas produk.

Ananias menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk merespons tekanan harga. Pelaksanaannya melengkapi pemantauan pasar yang dilakukan secara rutin agar perubahan harga dapat segera diketahui.

“Kita berupaya menghadirkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau melalui subsidi. Harapannya, masyarakat terbantu ketika harga di pasar mengalami kenaikan,” katanya.

Selain subsidi, Dinas Ketahanan Pangan Kukar mendorong masyarakat menanam cabai di pekarangan rumah. Gerakan tersebut melibatkan kelompok wanita tani (KWT), kelompok PKK, serta pelajar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di rumah maupun sekolah.

Program tanam cabai skala rumah tangga tidak ditujukan untuk menggantikan produksi petani besar. Namun, hasil panen dari pekarangan dapat menjadi tambahan pasokan bagi keluarga, terutama jika produksi skala luas terganggu akibat cuaca ekstrem atau kendala budidaya.

Di sisi lain, petugas Dinas Ketahanan Pangan memantau perkembangan harga setiap hari. Data tersebut dilaporkan secara berjenjang hingga pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengendalian.

Ananias menegaskan, upaya menjaga stabilitas pangan perlu berjalan melalui beberapa jalur sekaligus, mulai dari pemantauan harga, subsidi, hingga penguatan produksi rumah tangga. Kombinasi langkah tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat Kukar di tengah perubahan kondisi pasokan.

“Pemantauan terus kita lakukan setiap hari dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang sampai ke pusat. Dari situ, perkembangan harga bisa menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya,” tutupnya. (rk/Adv Diskominfo Kukar)