Warga Samarinda Turun ke Jalan, Desak Karhutla Kaltim Jadi Bencana Nasional

Aksi unjuk rasa digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Senin (19/10/2026). Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menyusul kekhawatiran terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Aksi tersebut digelar oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim. Mereka menyoroti kondisi anak-anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan di tengah paparan asap akibat karhutla di sejumlah wilayah.

Desakan itu turut dipicu meninggalnya seorang balita asal Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, yang sebelumnya mengalami sesak napas. Meski demikian, hubungan antara paparan asap karhutla dan kematian balita tersebut belum dipastikan secara medis.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan pihaknya turun ke jalan karena menilai keselamatan anak-anak di wilayah terdampak asap harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Karena ini berkaitan dengan anak, maka kami harus maju,” ujar Rina.

Ia mengatakan, keputusan menggelar aksi juga dipengaruhi pernyataan yang menyebut kondisi kabut asap masih aman. Menurutnya, informasi tersebut perlu dilihat bersama kondisi anak-anak yang mereka temui di lapangan.

TRC PPA Kaltim mengaku telah mengunjungi tiga anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Mereka terdiri atas seorang balita yang meninggal dunia dan dua anak lainnya yang mengalami gangguan kesehatan.

Salah satu anak yang dikunjungi berada di kawasan Pelita 8, Samarinda. Anak tersebut dilaporkan baru keluar dari rumah sakit setelah menjalani perawatan akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sementara itu, seorang anak lainnya yang tinggal berdekatan dengan wilayah terdampak disebut mengalami paparan asap, tetapi belum dinyatakan positif ISPA. Rina tidak merinci hasil pemeriksaan medis terhadap anak tersebut.

Menurut Rina, organisasinya juga menerima sejumlah laporan mengenai anak-anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Namun, sejauh ini mereka baru mengunjungi tiga anak secara langsung.

“Kita bukan bicara tentang prosedural lagi, tapi bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim,” tegasnya.

Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menilai persoalan kebakaran perlu mendapat perhatian lebih serius karena terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Samarinda, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Massa meminta pemerintah memperhatikan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Mereka juga meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada prosedur administratif, tetapi turut mempertimbangkan keselamatan warga di wilayah terdampak.

Selain menyampaikan tuntutan penetapan status bencana nasional, massa meminta Gubernur Kaltim menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. TRC PPA Kaltim menyatakan akan tetap bertahan di lokasi apabila belum mendapat tanggapan langsung dari pemerintah provinsi.

Aksi ini menjadi bentuk desakan agar dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat mendapat perhatian dalam penanganan bencana di Kaltim. Meski begitu, dugaan hubungan antara paparan asap dan kematian balita asal Bukuan masih memerlukan pemeriksaan medis untuk memastikan penyebabnya.

Seno Aji Sampaikan Belasungkawa

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya balita yang menjadi perhatian di tengah persoalan kabut asap. Namun, ia menegaskan pemerintah provinsi tidak memiliki dasar untuk memastikan apakah kematian anak tersebut berkaitan dengan paparan asap karhutla atau penyebab lain.

“Kami pemerintah provinsi juga sangat berduka cita yang mendalam dengan berpulangnya seorang balita. Dan kami juga menyesalkan adanya statement dari Kepala Dinas Kesehatan,” kata Seno.

Seno tidak merinci pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang dimaksud. Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian balita tersebut tanpa dasar medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Namun demikian, kami tidak punya keahlian apa pun dalam menentukan apakah si korban ini akibat asap atau akibat yang lain. Maka dari itu, kami tidak bisa membuat statement apa pun,” ujarnya.

Seno mengatakan pemerintah berharap kondisi keluarga dan masyarakat yang terdampak kabut asap dapat dipetakan, terutama di kawasan permukiman.

Menurutnya, dugaan keterkaitan antara asap karhutla dan kematian balita tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keberadaan kebakaran di sekitar tempat tinggal korban. Penentuan penyebab kematian tetap membutuhkan keterangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan. (Gi/am)