Relokasi 150 Rumah di Tenggarong, Pemkab Ingin Warga Tak Kehilangan Peluang Ekonomi

Perubahan lingkungan tempat tinggal menjadi tantangan yang harus diantisipasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rencana relokasi warga bantaran Sungai Tenggarong. Pemerintah berupaya memastikan pemindahan sekitar 150 rumah di Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan tidak membuat masyarakat kehilangan peluang ekonomi yang selama ini berkembang di lingkungan tempat tinggal mereka.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena tempat tinggal tidak selalu sekadar berfungsi sebagai lokasi bermukim. Bagi sebagian masyarakat, lingkungan tempat tinggal juga berkaitan dengan jaringan sosial, pelanggan, serta berbagai aktivitas yang menopang penghasilan keluarga.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah perlu memperhitungkan dampak perubahan lokasi terhadap kehidupan warga. Menurutnya, relokasi harus menghasilkan perbaikan secara menyeluruh, bukan hanya perubahan kondisi fisik rumah.

“Ketika masyarakat berpindah tempat, tentu ada banyak hal yang ikut berubah. Karena itu, kita harus memikirkan bagaimana mereka tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan,” ungkap Aulia, Senin (9/11/2026).

Ia menuturkan, Pemkab Kukar tidak ingin menjalankan penataan yang hanya berfokus pada pemindahan bangunan. Keberadaan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi kawasan juga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Untuk itu, Disperkim Kukar tengah membahas formulasi relokasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin mencari pola yang memungkinkan warga mendapatkan hunian lebih layak sekaligus tetap memiliki kesempatan melanjutkan pekerjaan maupun usaha.

Aulia menyebutkan, alternatif lokasi yang disiapkan berada di kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Hunian pengganti direncanakan berupa rumah tapak tipe 36 agar masyarakat memiliki tempat tinggal secara individual.

“Yang kita cari adalah solusi yang paling tepat bagi warga, makanya, perihal relokasi ini kami fikirkan dan rencanakan secara matang,” jelas Aulia.

Namun, keberadaan rumah baru perlu diikuti perhatian terhadap kondisi kawasan sekitarnya. Pemerintah harus mempertimbangkan apakah lokasi tersebut mendukung mobilitas masyarakat dan memungkinkan mereka tetap terhubung dengan kegiatan ekonomi.

“Persoalan tidak boleh hanya dilihat dari sisi pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dan tetap produktif setelah menempati lingkungan baru,” jelasnya.

Aulia berharap relokasi dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah ingin perubahan tersebut memberikan manfaat jangka panjang, termasuk dalam menjaga kestabilan pendapatan keluarga.

Selain kepentingan masyarakat, penataan permukiman juga berkaitan dengan rencana pembenahan kawasan sungai. Pemkab Kukar berharap ruang bantaran yang nantinya dapat ditata kembali memungkinkan dilakukannya pengerukan dan pembenahan aliran Sungai Tenggarong.

“Langkah ini diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi kawasan perkotaan, dan bagi warga, program relokasi tidak hanya menghasilkan hunian baru, tetapi juga membuka peluang perbaikan kawasan sungai secara berkelanjutan,” tutup Bupati Kukar. (rk/Adv Diskominfo Kukar)