Bupati Kukar Pastikan Relokasi Warga Bantaran Sungai Tak Abaikan Hak Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengedepankan pendekatan humanis dalam rencana relokasi warga yang bermukim di bantaran Sungai Tenggarong. Pemerintah memastikan proses penataan kawasan tidak dilakukan dengan mengabaikan hak masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah tersebut.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, relokasi yang direncanakan di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan harus memiliki kesamaan pemahaman antara pemerintah dan warga terdampak. Penataan diperlukan untuk memperbaiki kawasan perkotaan, tetapi kepentingan masyarakat yang telah lama bermukim juga harus diperhitungkan.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat. Karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar telah melakukan pembahasan untuk merumuskan pendekatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga.

“Kita berusaha sehumanis mungkin melakukan proses penataan ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh proses tersebut,” kata Aulia, Senin (9/11/2026)

Ia mengingatkan, pemerintah memiliki pengalaman sebelumnya dalam penataan kawasan pinggiran Sungai Mahakam. Saat itu, penyediaan rumah relokasi ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat yang dipindahkan.

Bahkan, sebagian warga yang telah mendapatkan rumah di lokasi relokasi tidak lagi menempatinya. Kondisi tersebut menjadi pelajaran agar kebijakan serupa tidak kembali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Dulu kita pernah melakukan penataan di pinggiran Sungai Mahakam. Ternyata, rumah yang disediakan untuk relokasi tidak semuanya bisa ditempati. Faktanya, sampai sekarang tidak semua warga tinggal di sana. Kesalahan seperti itu tidak ingin kita ulangi,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah tidak hanya memikirkan ketersediaan rumah pengganti. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian agar warga tetap dapat menjalani kehidupan secara layak setelah berpindah tempat tinggal.

Aulia menegaskan, masyarakat yang terdampak tidak perlu panik menghadapi rencana tersebut. Pemerintah akan berupaya mempertahankan hak-hak warga, baik yang berkaitan dengan tempat tinggal maupun kegiatan usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan.

“Teman-teman yang akan direlokasi jangan panik. Kita ingin tetap bisa bekerja sama dengan baik karena hak-hak masyarakat, termasuk tempat tinggal dan usahanya, akan menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, jaminan terhadap hak masyarakat tetap memperhatikan aspek legalitas. Pemerintah akan memastikan hak yang diperjuangkan memang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“Selama legalitas dan hak-haknya memang bisa dipertanggungjawabkan, tentu itu menjadi bagian yang akan kita perhatikan dalam proses relokasi,” tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berharap relokasi tidak sekadar memindahkan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal dan kehidupan yang lebih baik bagi warga terdampak. (rk/Adv Diskominfo Kukar)