Dinsos Kukar Minta Perusahaan di Sanga-Sanga Ikut Tangani Persoalan Anak Terlantar

Keterlibatan dunia usaha dinilai penting dalam memperkuat penanganan persoalan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Sosial (Dinsos) Kukar mendorong perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sanga-Sanga turut membantu menangani anak terlantar, terutama masyarakat rentan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka.

Dorongan tersebut muncul setelah Dinsos menerima informasi mengenai adanya anak terlantar di Sanga-Sanga. Pemerintah daerah kemudian meminta jajaran terkait melakukan penelusuran awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak tersebut.

Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, mengatakan persoalan sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di suatu wilayah juga memiliki ruang untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Persoalan sosial ini bukan hanya terjadi di Tenggarong. Kami menemukan berbagai persoalan serupa di kecamatan lain, sehingga penanganannya memang membutuhkan dukungan banyak pihak,” kata Rinda, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan perusahaan diharapkan tidak sebatas menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya. Terlebih, kelompok rentan seperti anak terlantar membutuhkan perhatian dan pendampingan yang tidak selalu bisa diselesaikan melalui intervensi pemerintah.

“Kami ingin perusahaan yang ada di wilayah tersebut ikut mengambil bagian. Kehadiran dunia usaha seharusnya juga membawa kepedulian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi operasionalnya,” tegasnya.

Rinda menyebut, Dinsos telah meminta jajarannya melakukan asesmen awal terhadap kasus anak terlantar di Sanga-Sanga. Tahapan tersebut diperlukan untuk mengetahui latar belakang persoalan, kondisi keluarga, serta kebutuhan bantuan yang harus dipenuhi.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah memastikan dulu persoalannya melalui asesmen. Dari situ akan terlihat kebutuhan apa yang harus diprioritaskan dan bentuk pertolongan seperti apa yang paling sesuai,” ungkapnya.

Ia berharap hasil identifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah maupun perusahaan untuk menentukan bentuk dukungan. Dengan pembagian peran yang tepat, penanganan anak terlantar diharapkan tidak berhenti pada bantuan sementara.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami kesulitan justru luput dari perhatian. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kepedulian perusahaan dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan,” tutup Rinda. (rk/Adv Diskominfo Kukar)