PASER
Kaji Rencana Bantuan Akibat Kenaikan BBM, Pemkab Paser Lakukan Penyesuaian
Instruksi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tengah diuji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.
Pemkab merespon dengan segera mungkin melakukan penyesuaian-penyesuaian, yang dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Sekda Paser Katsul Wijaya, Senin (12/09/2022).
Katsul menyebut, berdasarkan peraturan menteri yang baru keluar, daerah diminta mengalokasikan dua persen dari DBH dan DAU. Untuk bantuan sosial bagi masyarakat sebagai salah satu cara untuk pengendalian inflasi imbas kenaikan BBM.
Dari situ diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mampu melihat sumber-sumber lain yang bisa didorong dan dimaksimalkan. Untuk digunakan membantu masyarakat dengan memanfaatkan alokasi dua persen dari DTU tersebut.
“Sesuai edaran PMK Nomor 134/PMK.07/2022, ini merinci tiga komponen pembiayaan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebagai pemberian bantuan sosial kepada ojek, UMKM dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah,” urainya.
Dilihat dari rincian anggaran terdapat dana yang bisa disalurkan Pemkab Paser. Namun menurutnya dalam penyalurannya sesuai komponennya. Penyalurannya akan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai yang diprogramkan pemerintan pusat.
Dijelaskan, Pemerintah Pusat meminta pemerintah daerah menyiapkan dua persen dari DAU dan DBH sebagai bantuan bagi masyarakat setelah adanya kenaikan BBM. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta untuk perlindungan sosial.
Pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat, sehingga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menetapkan peraturan terkait hal ini.
Pemerintah RI sendiri menyiapkan skema Bantuan Sosial setelah kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Di antaranya dukungan dua persen Dana Transfer Umum untuk perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. (redaksi)
-
OLAHRAGA3 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA4 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA3 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA4 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP3 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA4 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

