Solar Subsidi Langka, Ratusan Sopir Truk dan Mahasiswa Datangi DPRD Balikpapan

Ratusan sopir truk bersama mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Balikpapan menggeruduk Kantor DPRD Balikpapan, Senin (4/5/2026).

Mereka memprotes kelangkaan solar subsidi yang tak kunjung terselesaikan dan dinilai semakin menyulitkan para sopir di lapangan

Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WITA. Ratusan truk berkonvoi memadati Jalan Jenderal Sudirman, bahkan menutup sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD.

Perwakilan sopir truk, Mahyudin, menggambarkan kondisi yang ia alami sebagai sangat memprihatinkan. Para sopir harus mengantre hingga tiga hari tiga malam hanya untuk mendapatkan solar subsidi.

“Kami mengantri tiga hari tiga malam. Untuk biaya hidup saja selama menunggu, kami sudah mengeluarkan banyak uang,” ujarnya.

Ironisnya, setelah menunggu lama, banyak sopir justru gagal mendapatkan solar karena barcode mereka sudah digunakan pihak lain.

“Sudah capek antre, sampai di pom bensin ternyata barcode kami sudah dipakai orang lain,” keluhnya.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, mengungkapkan panjang antrean truk di salah satu SPBU bisa mencapai 5 kilometer, dari Kilometer 15 hingga Kilometer 20.

“Jumlahnya bisa 200 sampai 250 truk per hari. Ini bukan kejadian baru, tapi sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi,” tegasnya.

Menurut sopir, saat ini hanya tersisa dua SPBU di Balikpapan yang masih melayani solar subsidi. Itu pun dengan jam operasional terbatas dan tidak sampai malam.

Dugaan Penimbunan Solar Subsidi, DPRD dan Pemerintah Didesak Bertindak

Selain soal antrean, massa juga menyoroti dugaan praktik penimbunan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Hijir menyebut, dari hasil advokasi di lapangan, masih ditemukan aktivitas “pengetap ilegal” yang menyerap kuota solar subsidi.

“Solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru ditimbun oleh oknum atau perusahaan tertentu,” ungkapnya.

Atas kondisi ini, massa mendesak aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku penimbunan. DPRD juga diminta aktif melakukan inspeksi mendadak ke SPBU.

Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar tidak hanya fokus pada Samarinda, tetapi turut memperhatikan kondisi Balikpapan.

“Hari ini Balikpapan tidak baik-baik saja. Gubernur harus hadir,” tegas Hijir.

Para sopir pun mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penambahan kuota solar, pembukaan kembali SPBU yang sebelumnya melayani solar, hingga perpanjangan jam operasional minimal sampai pukul 22.00 WITA.

Menanggapi aksi tersebut, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, menyatakan SPBU yang memiliki kuota solar akan segera beroperasi 24 jam.

“Per hari ini bisa, atau paling lambat besok sudah berjalan,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan penambahan kuota solar bukan sepenuhnya kewenangan Pertamina, melainkan harus melalui persetujuan BPH Migas dan usulan dari pemerintah daerah. (zyn/kk/am)