DPRD Balikpapan Desak Transparansi Investigasi BBM Oplosan, Pertimbangkan Alternatif Pemasok

DPRD Balikpapan mendesak agar adanya transparansi investigasi terkait BBM oplosan. Salah satunya dengan mempertimbangkan alternatif pemasok.

Dugaan beredarnya BBM oplosan yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan warga Balikpapan menuai perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, secara tegas meminta PT Pertamina untuk bersikap transparan dalam proses investigasi serta segera merilis hasil uji laboratorium terhadap bahan bakar yang diduga bermasalah tersebut.

Taufik menyoroti lambannya penanganan dari pihak Pertamina yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa berbagai laporan kerusakan kendaraan, termasuk mobil-mobil keluaran terbaru, menjadi indikator kuat bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele.

Oleh karena itu, DPRD mendesak adanya langkah cepat, terbuka, dan akuntabel dari pihak terkait.

“Pertamina tidak bisa hanya memberikan solusi tambal sulam. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait kualitas BBM yang mereka gunakan. Investigasi ini harus dilakukan dengan transparansi penuh agar publik tidak merasa ditutup-tutupi,” ujar Taufik dalam pernyataannya pada Selasa 22 April 2025.

Lebih lanjut, DPRD Balikpapan juga mulai mengkaji kemungkinan membuka akses bagi perusahaan penyedia BBM lain seperti Shell dan Petronas untuk masuk dan beroperasi di wilayah Balikpapan.

Menurut Taufik, langkah ini bukan sekadar tekanan terhadap Pertamina, tetapi merupakan bentuk konkret untuk mendorong peningkatan kualitas layanan distribusi BBM melalui persaingan yang sehat.

“Persaingan dalam distribusi BBM akan memacu peningkatan mutu dan layanan. Bila Pertamina tidak kunjung melakukan perbaikan, kami terbuka untuk mendukung alternatif lain yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, DPRD telah menjadwalkan agenda lanjutan untuk menindaklanjuti proses investigasi dan mendesak pertanggungjawaban dari Pertamina.

Bahkan, DPRD tak menutup kemungkinan untuk menggelar pertemuan langsung dengan pihak Pertamina apabila hasil uji BBM terus mengalami penundaan publikasi.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberi kepastian kepada masyarakat Balikpapan yang selama ini dirugikan, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola distribusi energi di daerah. (lan/am)