Bahar Ajak Rakyat Terapkan Pancasila, Bukan Sekadar Menghapalnya

Menghapal Pancasila itu mudah. Namun menerapkan nilai-nilainya, belum tentu. Karena itu, Bahar mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sabtu 29 Oktober lalu, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyambangi dapilnya, Kutai Kartanegara. Tepatnya di Dusun Citra, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Selain untuk menampung keluhan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Bahar juga memiliki ‘tugas negara’ lainnya. Yakni menyosialisasikan wawasan kebangsaan.

Agar lebih ‘merakyat’ dan mudah dipahami. Bahar secara khusus mengambil Pancasila sebagai materi dasarnya.

Tentu, semua orang yang pernah mengenyam pendidikan. Sudah familiar dengan Pancasila. Minimal, bisa menghapalkan teksnya.

Jadi Bahar dan timnya tinggal mengupas tentang apa dan bagaimana seharusnya Pancasila menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

 “Ada 4 pilar kebangsaan yang harus diketahui oleh masyarakat. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.

Bahar menilai, wawasan kebangsaan ini perlu diedukasi kepada semua pihak. Utamanya masyarakat Kaltim. Seiring ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Artinya apa, kita harus menjadi masyarakat yang siap dengan toleransi. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita. Termasuk memahami wawasan kebangsaan lainnya,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Bahar mengaku sudah menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugasnya. Seperti, memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa melihat identitasnya. Baik suku maupun agama.

“Karena sejatinya yang kita perjuangkan itu keluhan rakyat, kebutuhan rakyat, bukan kepentingan yang lain,” ucap Bahar.

Dalam sosialisasi wawasan kebangsaan ini, Bahar didampingi oleh Kasium Polsek Muara Badak Ipda Abdul Kohar dan Akademisi Unmul Haris Retno.

Dalam materinya, ternyata terungkap ada kasus yang terjadi di wilayah Muara Badak tidak mengakui Pancasila. Sampai menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

“Jadi ada istri lapor ke kita, suaminya ikut aliran yang tidak mengakui Pancasila. Istrinya enggak mau lagi sama dia. Minta cerai, dan suka ribut sampai KDRT. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua,” kata Ipda Abdul Kohar.

Ia menjelaskan, Pancasila harus diterima oleh semua pihak. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk di Kaltim. Di tengah perbedaan identitas, karena Pancasila menyatukan semua suku dan agama yang ada di Tanah Air.

“Menghapal Pancasila itu penting, tapi lebih penting lagi mengimplementasikannya. Pancasila itu nilai bangsa yang menyatukan semua nilai-nilai agama. Kita tahu, kita semua berbeda-beda. Kita harus bertekat bahwa, NKRI Harga mati,” tegasnya.

Tak hanya soal toleransi, nilai kebangsaan juga harus ditanamkan dalam rumah tangga. Menurut akademisi Unmul Haris Retno, dalam kasus hukum banyak terjadi karena tidak menerampak nilai Pancasila dalam kehidupannya.

“Kasus KDRT artis, kira-kira apa yang dilakukan itu pancasila enggak sih, Bu? Bukan. Karena KDRT itu dia melanggar nilai ketuhanan. Padahal Tuhan mengajarkan kita cinta kasih, saling menghormati mengasihi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mencontohkan implementasi wawasan kebangsaan dalam UUD 1945. Di mana, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

“Ada juga kasus polisi tembak polisi. Ini juga bisa jadi pelajaran kita. Dalam UUD 1945 itu, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.  Yang bisa semena-mena begitu saja main hakim sendiri,” 

Ia berpendapat bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal inilah yang perlu didorong untuk diterapkan semua pihak.

“Implementasi nilai-nilai kebangsaan itu tantangannya, pada pelaksanaannya sehari-hari. Semestinya jika ada masalah, bisa dimusyawarahkan. Bukan main hakim sendiri. Nilai-nilai kebangsaan ini mulai terkikis,” tandasnya. (DRA)