Andi Harun-Saefuddin Zuhri Jawab Pertanyaan Panelis soal Birokrasi, Jumlah SMP, Sampah, hingga Jukir Liar di Debat Perdana Pilkada Samarinda

Paslon nomor urut 2 Andi Harun-Saefuddin Zuhri tampil tanpa lawan di Debat Publik Perdana Pilkada Kota Samarinda 2024. Keduanya menjawab sejumlah persoalan, mulai dari reformasi birokrasi, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sampah, parkir, dan infrastruktur, yang disusun oleh tim perumus dan panelis, dan ditanyakan oleh moderator. Debat ini, lebih fokus pada pendalaman visi misi calon tunggal.

Jamak diketahui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda hanya diikuti satu pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 2 Andi Harun-Saefuddin Zuhri yang diusung oleh seluruh (10) partai parlemen + 1 partai non-parlemen. Keduanya kan melawan kolom kosong.

Meski hanya memiliki calon tunggal, tahapan Pilkada Kota Samarinda tetap berjalan sebagaimana mestinya Pilkada serentak 2024. Termasuk forum debat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda tetap mengadakan forum debat, untuk mempertajam visi misi paslon tunggal.

Debat Pilkada Kota Samarinda, direncanakan selama 3 kali. Yang pertama telah digelar pada Senin malam, 4 November 2024. Dengan tema Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digital Government dan Pemenuhan Utilitas, dan Fasilitas Kota.

Perbedaan Debat Pilkada Samarinda dengan lainnya adalah Andi-Saefuddin tak memiliki lawan debat.

Paslon tunggal hanya menjawab sejumlah pertanyaan seputar permasalahan di Kota Samarinda sesuai tema, yang disusun oleh tim panelis dan tim perumus. Lalu ditanyakan oleh moderator saat debat berlangsung. Tak ada sanggahan atau komentar lain seperti debat pada umumnya.

Andi Harun dan Saefuddin Zuhri menjawab sejumlah pertanyaan, menyoal reformasi birokrasi, pelayanan publik, ketidakmerataaan pembangunan sekolah, hingga masalah parkir. Sebagai petahana, Andi harun juga menyampaikan sejumlah keberhasilannya dalam memimpin pada periode pertama yang berdurasi singkat kurang dari 5 tahun.

Sistem Birokrasi Samarinda

Pertama, Andi Harun menjawab reformasi birokrasi yang sudah dan akan dilakukannya selama ini. Seperti mengadopsi sistem merit dan membuat sistem yang mengatur 3 hal: kualifikasi, komptensi, dan kinerja, sebagaimana pasal 51 UU no 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kami pastikan seluruh sistem mutasi, rotasi, dan promosi telah dilakukan tanpa KKN dengan melakukan sistem merit. Pengembangan sumber daya manusia melalui coaching, pendidikan kedinasan, termasuk dinas belajar dan tugas dinas agar ASN melakukan pengembangan pada dirinya dalam rangka kapasitas ASN yang berkualifikasi dan berkinerja,” papar Andi Harun.

Terkait pelayanan publik yang panjang dan berbelit, Andi mengakui memang masih terjadi di Kota Samarinda. Namun dirinya akan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan public sehingga bisa melayani dengan cepat dan efisien.

Yakni dengan penerapan sistem digital dalam pengurusan surat atau perizinan. Sistem sudah diintegrasikan dari mal pelayanan public (MPP) ke kelurahan. Sehingga masyarakat di daerah Palaran, Sungai Siring, Tanah Merah, atau wilayah yang jauh dari pusat kota, bisa mengakses melalui kelurahan atau kecamatan terdekat.

“Saat ini ada 30 dari 59 kelurahan yang sudah berbasis digital. Ada 10 kecamatan dan beberapa OPD yang sudah berlangsung dan akan kita lanjutkan di tahun 2025.”

Andi juga akan menyempurnakan pelayanan publik berbasis aduan masyarakat, terutama berkaitan dengan gangguan ketertiban dan sistem pelaporan yang masih lambat. Menurutnya, selama ini sistem pengaduan yang ada sudah berjalan baik, meski perlu disempurnakan lagi.

Keberadaan SMP Negeri Belum Merata

Moderator menyebut pemerataan sekolah di Kota Samarinda masih kurang. Ada sekitar 163 SD, sementara SMP-nya hanya 49. Moderator lalu menanyakan upaya paslon untuk mengatasi hal itu. Ketika menjawab, Andi Harun sempat mengkoreksi jumlah sekolah di Samarinda.

“Pertama Insyallah semua data soal Samarinda saya hapal. Sehingga saya tidak perlu contekan. Jumlah SMP di Samarinda ada 97, milik pemerintah 50,52 persen, swasta 48 persen lebih.”

Menurut calon petahana ini, tidak seimbangnya jumlah SD dan SMP itu terasa karena adanya sistem zonasi.  Sehingga anak-anak di suatu wilayah tidak bisa bersekolah di wilayah lain yang berjarak cukup jauh.

“Kalau sebarannya tidak secara merata, iya. Tapi apakah kita butuh SMP tambahan? Iya. Tapi apakah (jumlahnya) kurang? Enggak. Kita punya 97 SMP.”

“Kita bersyukur Menteri Pendidikan yang baru akan melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi, memang terasa, sekolah kita tidak kurang dari sisi jumlah tapi kurang dari sisi sebaran. Karena sistem zonasi kan juga kebijakan baru,” kata Andi.

Jawab Masalah Sampah dan Parkir Liar

Bergeser ke topik lain, Andi harun dan Saefuddin Zuhri juga ditanya mengenai pengelolaan sampah dan parkir liar yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan saat ini masih menjadi PR bagi Kota Samarinda.

Kali ini, Calon Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri yang menjawab. Terkait masalah sampah, menurutnya memang masih ada titik-titik sampah berserakan. Namun tidak semua kondisinya seperti itu.

“Dan saya harap ke depan kita punya solusi. Kita punya inisiatif, kita lihat di daerah lain, seperti ada blower yang menyempot bisa mengumpilkan sampah.”

“Mencari parkir yang benar-benar pada tempatnya, seperti orang rekreasi di Teras Samarinda, tapi parkirnya kurang banyak, maka kita punya solusi cari parkir yang tepat untuk memudahkan masyarakat dan mendatangkan income pemerintah. Harapannya bisa lebih bagus lagi.”

Andi Harun menambahkan, permasalahan sampah akan diatasi dengan pembangunan insinerator untuk mengurangi timbunan sampah. Incinerator merupakan mesin daur ulang sampah yang bisa mengolah ratusan ton sampah.

“Untuk parkir kita solusinya adalah e-parking, dan sudah berjalan. Fasilistas e-parking akan jadi fasilitas,” tambahnya.

Lanjut Andi, selama ini memang masih ada kebocoran pada PAD parkir, karena pembayaran masih secara manual sehingga tidak terdata dengan jelas. Jumlah pendapatan pun tidak langsung masuk ke kas daerah.

“Jukirnya juga belum maksimal kejujurannya, kadang-kadang bahkan jukir liar sering menimbulkan keresahan.”

Ke depan, Andi akan membuat transformasi agar jukir liar bisa diberdayakan. Dan berharap jukir bisa mengikuti aturan baru. Masyarakat akan membayar secara non-tunai, sehingga jukir tidak lagi menerima tarikan parkir. Namun pendapatannya dinaikkan.

“Dari pendapatan Rp1 juta dinaikkan minimal UMK, Rp3,4-3,5 juta. Kalau mereka mau dibina menjadi jukir resmi, kita akan bina,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Debat Pilkada Kota Samarinda akan diselenggarakan 2 kali lagi dengan tema yang berbeda pada masing-masing debat. (ens/fth)