Anggaran Perbaikan Longsor Tenggarong Seberang Diharapkan Masuk APBD 2022

Perbaikan jalan akibat longsor yang terjadi di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan bisa dianggarkan di APBD Kaltim 2022. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menanggapi sejumlah titik longsor di Tenggarong Seberang yang baru-baru ini ditinjau Komisi III.

“Karena otomatis penganggarannya menunggu anggaran 2022, kelihatannya satu titik membutuhkan biaya yang cukup besar. Ke depannya kami berharap akan kita anggarkan di APBD 2022,” beber Sarkowi.

Kata dia, longsor di Tenggarong Seberang memang cukup parah. Karenanya Sarkowi telah meminta Dinas PUPR terkait aspek keamanannya sambil menunggu penganggaran. Seperti pemasangan garis dan diberi tanda bahaya agar masyarakat bisa waspada.

Dijelaskan, karena berstatus jalan negara, Balai Besar Pengelola Jalan Nasional juga ikut dalam penanganannya. “Kami salut, dan waktu kami tinjau sudah selesai di sisi kiri, tinggal menyambungkan ke sisi kanan,” sebut politisi Golkar ini.

Sebagai informasi, pada wilayah jalan negara di Kutai Kartanegara terdapat kurang lebih 12 titik jalan yang longsor. Balai Besar Pengelola Jalan Nasional sudah meminta bantuan melalui DPRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk membantu melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat lokasi longsor.

Menurut Sarkowi, selama ini perbaikan jalan akibat longsor terkendala pemanfaatan lahan milik warga untuk memudahkan pengerjaan perbaikan. Seperti mobilisasi alat yang menggunakan lahan warga.

“Masih ada kendala warga tidak mau lahannya terganggu oleh akitivitas perbaikan, sehingga yang bisa ditangani hanya tiga titik karena mereka tidak kooperatif (warga, red) Mereka meminta ganti rugi lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten,” jelasnya.

Sarkowi berharap pembangunan jalan yang statusnya jalan nasional, maka pemerintah kabupaten/kota bisa ikut membantu memperlancar proses perbaikan. “Ini tugas kabupaten untuk melakukan pendekatan, kami berharap perbaikan dan pembangunan infrastruktur betul-betul didukung oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya. (Redaksi KF)