Angka Kemiskinan Kaltim Turun 0,33 Persen, Mahulu-Kubar Tertinggi, Kukar Terbanyak

Angka kemiskinan Kaltim tahun 2024 dilaporkan turun 0,33 persen. Kabupaten Mahulu dan Kubar masih menjadi 2 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kaltim. Namun berdasar jumlah, Kukar masih berada di peringkat teratas.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan ‘sedikit’ kabar gembira saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltim, di Puri Senyiur Hotel Samarinda, Kamis 19 Desember 2024.

Ia menyebut tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun ini.

“Terjadi penurunan persentase tingkat kemiskinan dari 6,11 persen di 2023, menurun hingga 5,78 pada 2024,” ujarnya.

Tingkat kemiskinan di kabupaten/ kota tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang angkanya berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, diikuti Paser dan Kutai Timur pada angka 9 persen.

Namun jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi sebanyak 62.360 jiwa. Selanjutnya Samarinda mencapai 42.840 jiwa penduduk miskin.

“Sementara di Kutai Timur jumlah penduduk miskin sebanyak 37,780 jiwa,” paparnya.

Meski begitu, untuk kemiskinan ekstrem, mengacu data dari Badan Pusat Statistik, Kaltim secara nasional tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem terendah setelah Provinsi Bali dan Kepulauan Riau pada 2024.

Pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada tahun 2029 menargetkan angka kemiskinan nasional sebesar 6 persen dan tahun 2026 kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen.

Data Kemiskinan Perlu Penguatan

Sri Wahyuni meminta permasalahan data kemiskinan perlu mendapat perhatian, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE) yang menjadi poin penting dalam subtansi penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.

“Melalui rakor ini diharapkan kabupaten/kota dapat memberikan informasi perkembangan terakhir terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan,” ujarnya.

Data tersebut nanti ya dapat disepakati dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan kemiskinan provinsi serta kabupaten/kota se-Kaltim.

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Syirajudin, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando dan Kadis Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (fth)