SAMARINDA
Biar Tak Bingung Lagi, Pemkot Samarinda Godok Perwali Kriteria Kemiskinan

Pemkot Samarinda tengah menggodok perwali untuk menentukan kriteria kemiskinan. Sebagai panduan, agar tidak lagi bingung apakah suatu keluarga layak dikategorikan miskin atau tidak. Sehingga upaya mengatasi kemiskinan jadi lebih mudah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mencari cara untuk mengatasi kemiskinan di Kota Tepian ini. Karena data angka kemiskinan di Samarinda termasuk cukup tinggi. Namun penanganannya seringkali kurang atau tidak tepat sasaran.
Pemkot sudah seringkali mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan melalui lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, setelah dievaluasi lagi, angkanya malah tidak turun secara signifikan.
Belakangan, Pemkot Samarinda tengah melakukan upaya pemutakhiran dan validasi data kemiskinan. Melalui survey secara langsung yang berlangsung pada September hingga Oktober mendatang. Memverifikasi sebanyak 43-44 ribu rumah tangga.
Untuk kemudian menghasilkan data terbaru, jumlah kemiskinan dan berapa yang harus diatasi. Namun dalam proses survey di lapangan itu, petugas masih merasa kebingungan. Untuk menentukan apakah suatu keluarga dinyatakan atau dikategorikan sebagai miskin atau tidak. Karena tidak ada indikator atau kriteria yang jelas.
Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengungkap, beberpaa OPD di Pemkot tengah menggodok satu Peraturan Wali Kota Samarinda (Perwali) terkait kriteria kemiskinan. Untuk menjadi acuan.
“Kami sedang penyusunan kriteria kemiskinan. Kami sudah menyusun draf perwali, itu berdasarkan kriteria Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik,” jelas lak-laki yang biasa disapa Dayat pada Senin, 25 September 2023.
“Tapi kami tawarkan ke OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, yang sering ngasih bantuan-bantuan. Siapa tahu di sana ada kriteria lain yang bisa kita jadikan acuan untuk memperkaya perwali itu,” lanjutnya.
Dari perwali ini, setiap OPD akan memiliki standar yang sama dalam menetapkan status kemiskinan tadi. Sehingga datanya valid, statusnya jelas, dan setiap OPD dapat mengambil tindakan yang pas dalam upaya pengentasan kemiskinan tadi.
Dayat bilang, sebelumnya belum ada perwali seperti ini. Soal kriteria kemiskinan. Hasil survey di lapangan akan tetap dijadikan acuan, yang kemudian dibedah dan diolah untuk merumuskan kriteria. Sehingga ke depan, penanganan kemiskinan bisa lebih akurat.
Saat ini, tim survey yang bekerja, hasilnya sudah sejauh 35-40%. Ditargetkan akan rampung Oktober mendatang. Sementara itu perwali terus digodok oleh Pemkot Samarinda.
“Makanya kami membuat inisiatif untuk membuat perwali itu secepatnya,” pungkas Dayat. (ens/dra)


-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Limbah Hotel Mengalir ke Jalan dan Berbau Busuk, DPRD Bakal Tindak Tegas!
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Sidak THM di Samarinda, DPRD Temukan Pelanggaran Serius. Terancam Ditutup!
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
FKM Unmul dan PT Jembayan Muarabara Gaungkan Pentingnya K3, Soroti Pencegahan TBC di Tempat Kerja
-
NUSANTARA4 hari yang lalu
Pemangkasan hingga Pemblokiran Anggaran IKN, Keniscayaan atau Ketidakseriusan Prabowo Lanjutkan Ibu Kota?
-
BERITA4 hari yang lalu
Sekolah Tak Boleh Paksa Siswa Beli LKS, Pemkot Samarinda Siap Cetak dan Bagikan Gratis!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Meriah dan Penuh Makna, Festival Cap Go Meh di Buddhist Centre Samarinda Banjir Pengunjung
-
BALIKPAPAN5 hari yang lalu
Semangat Bangun Kota Balikpapan Di Hari Jadi ke-128: Harmoni Berkelanjutan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Abdul Giaz Dilantik Gantikan Saefuddin Zuhri di DPRD Kaltim: Lebih Mudah Eksekusi Keluhan Masyarakat