Antrean BBM Carut-marut, Wali Kota Samarinda: yang (tiiiiit) Itu Pertamina!

Wali Kota Samarinda Andi Harun geram dengan Pertamina. Karena sumber dari semua masalah yang ada saat ini, baik itu pengetap, pertamini, sulitnya pertalite, hingga antrean panjang, merupakan ulah Pertamina. Namun pemkot yang disalahkan.

Makin ke sini, persoalan BBM di Kaltim, khususnya di Samarinda semakin ruwet saja. Belum juga beres mengatasi antrean solar bersubsidi. Sekarang antrean pertalite jadi masalah baru. Belum lagi, pengetap makin marak. Bahkan menggunakan pompa bensin (Pertamini) yang operasionalnya ilegal (tak berizin).

Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah cari solusi. Karena masalah semakin larut tanpa tindakan. Mereka kemudian mencoba membuat regulasi untuk membasmi pertamini.

Karena sebetulnya pemkot tidak bisa menutup ratusan pertamini di Samarinda. Sebab kewenangan berada pada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Soal antrean panjang pertalite di semua SPBU di Samarinda. Belum lama ini Dishub mengeluarkan aturan pembatasan pembelian dan jam layanan.

Untuk kendaraan roda 2 boleh mengisi dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Sementara untuk roda 4 lebih singkat, hanya boleh dari jam 6 sore hingga 10 malam.

Solusi itu kini justru menimbulkan masalah baru. Yakni memindahkan kemacetan yang berada pada pagi dan sore hari, menjadi malam hari. Sekaligus membuat antrean semakin panjang hingga dua kali lipat.

Aturan itu juga menuai protes dari berbagai pihak. Utamanya protes yang dilayangkan melalui media sosial. Soal tidak efektifnya aturan itu. Pemerintah kota kemudian dinilai gagal memberi solusi.

Penjelasan Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Andi Harun kemudian menjelaskan. Kalau keluarnya aturan itu bukan keputusan mutlak dari pemerintah dalam hal ini Dishub.

“Tapi ini hasil pertemuan antara Dishub, Pertamina, dan Pengusaha SPBU,” jelas Andi Harun Selasa 12 Desember 2023.

Lanjut kata Andi Harun, jika memang aturan yang dibuat oleh pemerintah salah. Pihaknya siap untuk mengevaluasi dan memikirkan jalan keluar selanjutnya.

“Tidak masalah, bisa saja Dishub salah kan. Kepala daerah tidak boleh mengatakan semua benar. Kita harus mengakui salah. Dan kami tidak merasa rugi, tidak merasa rendah kalau hanya mengakui, kalau ada kesalahan dari sisi teknis.”

Pertamina yang Salah

Menurut pemimpin Samarinda itu. Pertamina lah yang sebetulnya harus disalahkan. Sebab sumber semua masalah yang ada saat ini terletak pada Pertamina. Selaku pemilik, penyuplai, dan juga pengatur distribusi BBM.

Kemudian yang bertindak untuk melakukan penertiban. Juga mengatur tata regulasi dan tata niaga BBM juga seharusnya dilakukan oleh Pertamina dan BPH Migas. Bukan justru Pemkot Samarinda.

“Bohong jika Pertamina tidak tahu SPBU yang nakal, SPBU yang bagus. Saya harap Pertamina tidak hanya fokus jualan minyak saja tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat. Peraturan, kemacetan,” tambahnya.

Begitu pula soal menjamurnya pertamini. Menurut Andi, pertamini tidak akan pernah bisa berjualan, jika tidak mendapat suply dari SPBU. Sehingga akar masalahnya ada di Pertamina.

“Mereka yang suply, (kok) pemerintah yang menindak, ini kan tidak fair. Harusnya yang menindak itu Pertamina dan BPH Migas. Yang berbuat Pertamina, kalau ada kejadian dilemparnya ke wali kota.”

Yang membuat Andi Harun semakin kesal. Sebab selama ini justru Pertamina tidak mengambil tindakan dan seolah tidak tahu-menahu. Sementara masalah semakin besar.

“Yang b*****ek itu Pertamina, mereka yang berbuat, kita yang harus bertanggungjawab ke publik. Kami yang disalahkan, kami juga yang harus rilis ke media,” pungkasnya. (ens/fth)